BONDOWOSO, PETISI.CO – Mengawali tahun baru 2020, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso, mengevaluasi kembali hasil kinerja kepemerintahan selama tahun 2019. Evaluasi tersebut, meliputi semua sektor, salah satunya adalah besarnya devisit APBD 2020 yang dinilai bisa menganggu secara makro ekonomi. Sehingga bisa menyebabkan inflasi pengangguran dan lain sebagainya.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Bupati Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, usai Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan dalam perencanaan APBD 2020, Jumat (3/1/2020) di ruang rapat Sabha Bina.
Menurutnya, defisit APBD di Bondowoso sebesar Rp 140 miliar dinilai sangat berat untuk dikejar, karena kemampuan anggaran Pemkab Bondowoso hanya sekitar Rp 70 milliar.
“Sisanya sekitar Rp 70 milliar, kita tidak mampu. Sehingga akan ada evaluasi, rescheduling beberapa kegiatan yang tidak akan berdampak pada makro ekonomi secara spesifik,” ungkapnya.
Dengan kondisi tersebut, ia menyebutkan, bahwa secara otomatis akan ada penyesuaian pokok pikiran antara eksekutif dan legislatif.
“Apakah pokok pikiran itu sesuai dengan RPJMD. Karena tidak boleh menyimpang dari RPMD. Kalau menyimpang, secara hukum kita kena dan akan berpengaruh terhadap sakit kita dan sebagainya,” jelas Irwan.
Besarnya devisit APBD, lanjut dia, di Bondowoso, disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya pembiayaan terlalu besar dan tidak sebanding dengan pendapatan. Sehingga dalam jangka waktu dekat, pemerintah akan melakukan penataan ulang.
“Karena tidak mungkin kita menaikkan pajak. Jangan sampai kebijakan itu mencekik masyarakat,” katanya.
Seraya menambahkan, besarnya defisit APBD 2020 membuat pemerintah daerah akan mengevaluasi kembali dan mengadakan rakor khusus antara tim anggaran dengan beberapa OPD untuk melihat kegiatan yang dinilai kurang penting. Karena beberapa asumsi-asumsi nanti kita buatkan simulasinya.
“Yang tidak penting, contoh perjalanan dinas dan biaya pemeliharaan kendaraan, alat tulis kantor dan lain sebagainya,” pungkasnya. (tif)
