PETISI.CO
Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ir. Mirfano.
PEMERINTAHAN

Pemkab Jember Kirim Perubahan Anggaran Pencegahan Covid-19 ke Mendagri

JEMBER, PETISI.CO – Sebelum tenggang waktu yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember telah mengirimkan laporan perubahan anggaran untuk pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19.

Tenggang waktu yang diberikan Mendagri tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020. Instruksi itu mewajibkan pemerintah kabupaten/kota melaporkan ke Mendagri paling lama tujuh hari sejak instruksi itu dikeluarkan.

“Pemkab Jember telah melaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri sesuai surat Bupati Jember tanggal 7 April 2020,” ungkap Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Ir. Mirfano, Senin 13/4/2020.

Baca Juga :  Pemkab Jember Fasilitasi Rapid Test Gratis Bagi Pelaku Wisata

Sedangkan batas waktu yang diberikan sampai tanggal 9 April 2020.

Mirfano juga mengungkapkan bahwa Pemkab Jember telah melaporkan penanganan pandemi Covid-19 ke Pemprov Jatim melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jatim pada tanggal 7 April 2020.

lebih jauh Mirfano juga menjelaskan terkait perubahan anggaran dalam rangka menjalankan amanat Perpu nomor 1 tahun 2020, Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020, Instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2020, serta Permendagri nomor 20 tahun 2020.

Perppu No 1 tahun 2020 mencabut sebagian pasal di UU 23 tahun 2014, yakni pasal 316 dan 317. Pencabutan ini berkonsekuensi pengurangan kewenangan DPR dan DPRD dalam penganggaran.

Baca Juga :  Pemkab Jember Menang Gugatan Perdata Perkara Karet PDP Kahyangan

“Saat ini kita dalam situasi yang darurat, dan sifat kedaruratan adalah mengutamakan keselamatan rakyat. Dalam rangka penyelamatan pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengalokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing) serta perubahan alokasi pendapatan dan belanja daerah,” terangnya.

Konsekuensi pencabutan dua pasal memberi keleluasaan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam merealokasi anggaran penanganan Covid-19  telah diketahui oleh banyak pihak.

Surat Bupati Jember, dr. Hj. Faida, MMR memberikan laporan kondisi anggaran Kabupaten Jember, permohonan izin perubahan anggaran, serta permohonan arahan terkait anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19.

Baca Juga :  Program Sosial Pemkab Jember adalah Perhatian pada Anak Yatim Piatu

Dengan batas waktu yang diberikan mendagri, Pemerintah Kabupaten Jember menuntaskan perubahan anggaran untuk penanganan Covid-19 serta melaporkannya ke Kementerian Dalam Negeri. (eva)

terkait

Kades Lemahbang Dewo Banyuwangi Dituding Wanprestasi

redaksi

Pemkot Surabaya Kembali Produksi dan Supply Hand Sanitizer ke Tempat Keramaian Umum

redaksi

Bupati Jember Sosialisasikan Pemilu kepada Pemilih Pemula

redaksi