PETISI.CO
Kantor pemkab Jember
PEMERINTAHAN

Pemkab Jember Kirimkan Raperkada APBD kepada Gubernur Jatim

JEMBER, PETISI.CO – Upaya Pemerintah Kabupaten Jember menyusun Rancangam Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 adalah agar pemerintah dan masyarakat Jember segera memiliki APBD tahun 2020 yang akan dipakai untuk membangun dalam satu tahun.

Ir. Mirfano, Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Selasa (10/3/2020) menyampaikan, usulan Raperkada APBD 2020 sudah dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mendapatkan persetujuan atau rekomendasi gubernur.

Lebih jauh Mirfano menjelaskan, Raperkada APBD Kabupaten Jember tahun 2020 ini, merupakan tindak lanjut belum disetujuinya Raperda APBD Kabupaten Jember tahun 2020 oleh DPRD Kabupaten Jember.

Sesuai dengan Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan, apabila kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 hari sejak disampaikan Raperda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun dan menetapkan perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Baca Juga :  Setelah PAK Insentif Ketua RT se-Sidoarjo Cair Menjadi Rp 600
Sekretaris Daerah kab. Jember Ir. Mirfano

“Enam puluh hari kerja sejak disampaikan Raperda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD tersebut terakhir jatuh pada tanggal 9 Maret 2020,” ungkap Mirfano.

Apabila Gubernur telah menyetujui Raperkada APBD Kabupaten Jember tahun 2020, maka pembangunan segera bisa dijalankan hingga akhir tahun 2020.

Raperkada APBD 2020 tersebut tetap berbasis pada prinsip wajib, mengikat, dan mendesak. Antara lain untuk melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar yang meliputi urusan pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta sosial.

Baca Juga :  Wakil Bupati Lahat Buka Musrembang RKPD 2022 di Kikim Area

Selain itu, juga untuk melaksanakan urusan wajib non pelayanan dasar yang meliputi tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan.

Selanjutnya yakni komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, dan perpustakaan.

Selanjutnya APBD Kabupaten Jember tahun 2020 untuk membayar hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga. Sebagaimana diketahui, perhitungan kewajiban ini baru bisa diketahui pada akhir tahun anggaran, dan biasanya  baru bisa dialokasikan pada Perubahan APBD (PAPBD).

Baca Juga :  Gubernur Khofifah: THR Diberikan Paling Lambat H-7 Lebaran

“Konsekuensinya, kami harus melakukan penyesuaian anggaran melalui pergeseran, baik itu pengurangan atau penambahan anggaran pada pos angggaran beberapa organisasi perangkat daerah,” jelasnya.

Sebelum mengajukan Raperkada APBD Kabupaten Jember tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan Perkada untuk menggunakan anggaran tahun 2020.

Yakni Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember tahun 2020, dan telah diundangkan pada tanggal 3 Januari 2020.

“Jadi, setelah pada Januari dan Pebruari kita menggunakan Perkada Penggunaan APBD tahun 2020, kini berlanjut ke Perkada APBD tahun 2020 yang kita tunggu bersama untuk mendapat persetujuan gubernur,” pungkasnya.(eva)

terkait

Proyek Pembangunan Lift Sekwan Rp 610 Juta Kabupaten Sidoarjo Diprotes

redaksi

Anggota Korpri dan DWP Sidoarjo Ziarah ke TMP

redaksi

Pemkab Blitar Fasilitasi Koordinasi Parpol dan Stakeholder

redaksi