SIDOARJO, PETISI.CO – Dua instansi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo mendapat penghargaan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).
Dua instansi tersebut, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri PAN RB, Syafruddin kepada Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah yang didampingi Direktur RSUD Sidoarjo, Atok Irawan, Inspektur Kab Sidoarjo, Eko Udijono dan Camat Sukodono, Ainur Rohman, di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (10/12/2018).
Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla saat membuka acara menyampaikan, hal ini penting untuk menjadi teladan dan contoh bagi semua lembaga yang lain bahwa bukan hanya korupsi yang selalu dibicarakan, tetapi banyak juga yang dicapai untuk memperbaiki pelayanan pemerintahan kepada masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Menpan RB, Syafruddin mengemukakan, pemberian penghargaan itu bentuk apresiasi kementerian terhadap unit kerja yang berkomitmen melakukan percepatan implementasi reformasi birokrasi.
“Tahun ini, dari 205 unit kerja yang berhasil membangun zona integritas, lima unit kerja mendapatkan predikat WBBM dan 200 unit kerja berpredikat WBK,” sebutnya.
Ditambahkan, hasil itu diperoleh dari 910 unit kerja yang diusulkan untuk bisa mendapatkan predikat WBK/WBBM pada 2018. Angka itu meningkat hampir 88,4 persen dibanding tahun lalu, di mana unit kerja yang mengusulkan hanya 485 unit kerja, 71 diantaranya, menyandang predikat WBK dan enam unit kerja berpredikat WBBM.
Sementara itu, seusai penerimaan penghargaan, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah mengatakan, dua instansi yang sudah ditetapkan sebagai Zona Integritas WBK dan WBBM yaitu RSUD dan Kecamatan Sukodono akan dijadikan contoh bagi instansi lainnya. Karena, untuk meraih predikat zona integritas tersebut tidak mudah, perlu dilakukan manajemen perubahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemerintah yang bersih dan bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).
“Komitmen kepala daerah perlu mendapat dukungan dari jajaran, mulai dari penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Semua itu langkah menuju zona integritas WBK dan WBBM,” ujarnya.
Dikatakan Bupati Saiful Ilah, pihaknya akan berupaya, agar instansi di lingkungan Pemkab Sidoarjo yang ditetapkan menjadi zona integritas WBK dan WBBM bisa bertambah tahun depan.
“Tujuan meraih predikat zona integritas WBK dan WBBM, untuk melihat sejauh mana pelayanan publik sesuai dengan harapan masyarakat, yakni dapat memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan tidak berbelit – belit. Untuk itu seluruh instansi bisa mencontoh dua instansi yang sudah berhasil, yaitu RSUD Sidoarjo dan Kecamatan Sukodono,” harapnya. (wachid)
