SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya mengevaluasi kebijakan penutupan pasar tradisional yang dilakukan apabila didapati seseorang yang terjangkit corona.
Menurut Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Pemkot Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, penutupan pasar yang telah ditracing oleh pihaknya, dalam upaya menekan angka peneluran di wilayah pasar dirasa kurang optimal.
“Kemarin itu masih belum ada evaluasi, sekarang ini dievaluasi, ya ternyata tidak optimal. Penyebarannya juga terus,” ucap Agus Hebi, Sabtu (16/5/2020).
Agus Hebi melanjutkan, untuk saat ini ketersedian saran yang dimiliki oleh pemkot masih minim, sehingga penanganan yang dilakukan masih belum maksimal.
“Masih belum ada treatment, saran dan prasarana terbatas. Contoh, rapid test juga terbatas, lalu yang lainnya juga terbatas,” jelasnya.
Menurutnya, ketika dilakukan penutupan pada area pasar, para pedagang yang stannya ditutup tidak melakukan isolasi diri, tetapi memilih berdagang di tempat lain.
“Ternyata pas pasar ditutup ternyata kegiatan berjualannya tidak berhenti. Mereka jualan dimana-mana. Nah, penutupan itu akhirnya kan tidak optimal,” terangnya.
Saat ditanya langkah seperti apa kedepannya, Hebi pun mengungkapkan ketimbang menutup pasar, Pemkot Surabaya akan menerapkan phsychal.
Maka dari itu, Pemkot Surabaya kedepannya bakal terapkan protokol keamanan. “Condongnya kepada social distancing ketimbang melakukan penutupan,” ucapnya.
Sementara itu, pihaknya akan membuka kembali pasar yang beberapa waktu lalu ditutup, dalam waktu dekat ini.
“Pasar Kupang Gunung itu dibuka, Pasar Simo juga begitu. Nanti yang positif itu seperti apa, terus lapak dagangan juga diapakan,” ungkapnya.
Beberapa waktu yang lalu pemerintah pusat juga telah menerbitkan surat edaran melalui Kementrian Perdagangan (Kemendag) yang lebih menyarankan untuk menerapkan psychal distancing. Langkah evaluasi yang diambil Pemkot Surabaya juga merupakan tindak lanjut atau jawaban dari surat tersebut.
“Pasar nanti kita lokalisir, kita atur begitu. Jadi bentuk langkahnya pengaturan, bukan penutupan. Jadinya tidak mengganggu jalanannya perekonomian, tapi kesehatan juga tetap terjaga. Itu berdasarkan evaluasi yang kita lakukan, kita tidak ngawur,” pungkasnya. (nan)
