Surabaya, petisi.co – Pemerintah pusat resmi menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat mulai 1 April 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan akan dievaluasi setiap dua bulan.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan Pemerintah Kota Surabaya akan mengikuti aturan tersebut, dengan penyesuaian di lapangan.
“Kalau WFH-nya Jumat, kita ikut Jumat. Tapi tetap ada kerja bakti ASRI,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Ia menjelaskan, program kerja bakti ASRI (Aman, Sehat, Resik, Indah) rutin dilaksanakan dua kali dalam sepekan, yakni pada Selasa di lingkungan kantor dan Jumat secara bersama.
Khusus hari Jumat, kegiatan kerja bakti akan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk unsur TNI dan kepolisian.
“Jumat kita kerja bakti bersama Forkopimda, jadi tetap ada aktivitas di lapangan,” katanya.
Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyesuaikan program penggunaan transportasi umum bagi ASN. Jika WFH diterapkan pada Jumat, maka kebijakan tersebut akan dipindahkan ke hari lain, seperti Rabu atau Kamis.
Pada hari tersebut, ASN diwajibkan tidak menggunakan kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi berbahan bakar minyak, melainkan beralih ke transportasi umum.
Eri menyebut, kebijakan ini berlaku untuk seluruh ASN, termasuk yang tinggal di luar Surabaya, dengan memanfaatkan fasilitas transportasi publik seperti bus, feeder Wira-wiri, maupun kereta komuter.
Namun, penggunaan kendaraan listrik tetap diperbolehkan sebagai bagian dari upaya transisi energi.
Menurutnya, kebijakan WFH ini memiliki tujuan utama untuk menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
“Filosofinya adalah penghematan energi, terutama BBM,” tegasnya.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut juga berlaku bagi seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkot Surabaya yang sebagian besar telah menggunakan kendaraan listrik. (dvd)
