SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 80 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 untuk memulai tahapan pembebasan lahan dalam rangka pembangunan underpass pengurai kemacetan di simpang bundaran Taman Pelangi. Proyek ini menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam mengatasi masalah kemacetan yang persisten di kota tersebut.
Menurut pernyataan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajat, APBD tahun 2024 yang dialokasikan tersebut merupakan bagian dari rencana yang lebih besar untuk meningkatkan infrastruktur kota dan kualitas hidup masyarakat.
“Untuk APBD tahun 2024, kita selesaikan tahun ini untuk pembebasan 22 rumah. Kemudian untuk supporting atau penunjang, kita kerjakan dulu termasuk ruang terbuka hijau, sambil menunggu dari pemerintah pusat,” ungkap Irvan.
Transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran menjadi fokus utama dalam pelaksanaan proyek ini. Pemkot Surabaya juga telah menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang diinvestasikan dalam proyek ini digunakan dengan bijaksana dan sesuai dengan tujuan pembangunan.
Selain itu, Irvan mengungkapkan bahwa Pemkot Surabaya juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi terkait sejumlah proyek strategis lain yang bisa dibiayai oleh pemerintah pusat.
Pihaknya berharap, pembangunan underpass untuk pengurai kemacetan tidak hanya dilakukan di bundaran Taman Pelangi, tetapi juga simpang Margorejo dan Wonokromo. Sebab, ketiga titik simpang jalan tersebut, saling berkaitan.
“Karena tiga titik ini satu kesatuan. Jadi fokus pada penyelesaian perlintasan tidak sebidang, karena ada rel kereta api di situ, baik di Wonokromo, Margorejo maupun Dolong (Taman Pelangi). Sehingga kita berharap bahwa tiga simpang itu bisa terselesaikan,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan bahwa Pemkot juga berkolaborasi dengan pemerintah pusat dalam membangun underpass untuk mengatasi kemacetan di simpang bundaran Taman Pelangi.
“Jadi nanti semuanya ada di pemerintah pusat. Tahun ini kita mengerjakan terkait dengan pembebasan dan pemindahan saluran. Tahun depannya (pengerjaan) underpass-nya,” kata Eri.
Dirinya menargetkan pembebasan lahan dan pemindahan saluran untuk proyek pengurai kemacetan bundaran Taman Pelangi bisa rampung tahun 2024. Sehingga di tahun 2025, pemerintah pusat bisa mulai mengerjakan pembangunan fisik underpass.
“Jadi (pengerjaan) ini tidak satu tahun, karena kita mengubah saluran dulu. Karena tidak di atas (overpass) tapi di bawah (underpass). Jadi target pembebasan lahan dan menggeser saluran tahun ini, baru ngerong (membuat) underpassnya,” pungkas Eri. (dvd)
