SURABAYA, PETISI.CO – Pemkot Surabaya mempertanyakan perbedaan data tracing yang disampaikan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Surabaya dan Gugus Tugas Covid-19 Jawa Timur. Perbedaan data tersebut dikarenakan adanya nama dan alamat yang ganda. Selain itu juga ditemukan data warga yang sudah tidak berdomisili di Surabaya, meski masih menggunakan KTP Surabaya.
“Ada juga dia pakai alamat KTP saudaranya di Surabaya, padahal orangnya tinggalnya di luar kota. Dia ke sini (Surabaya) berobat pakai alamat kakaknya dan itu sering terjadi,” kata Koordinator Bidang Pencegahan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya yang akrab disapa Feny ini, saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Rabu (17/6/2020) malam.
Menurut Feny, pihaknya pernah mendapatkan 280 kasus konfirm dari pihak provinsi. Namun, ketika data tersebut ditindak lanjuti oleh Puskesmas di masing-masing wilayah Surabaya, didapati angka kasus konfirm tidak terdapat kesamaan jumlah dengan data yang diberikan.
“Jadi pernah saya dapat angka 280 confirm dari provinsi, itu setelah kita teliti ternyata hanya 100. Setelah kita cek lihat (lapangan) ternyata (sisanya) itu bukan orang Surabaya. Sudah ditelusuri oleh Puskesmas orangnya tidak ada di tempat (alamat) itu,” ungkapnya kepada wartawan.
Lanjutnya, dalam beberapa hari terakhir data yang menyatakan warga Surabaya yang konfirm Covid-19 tidak sesuai dengan fakta.
Ia menyebut, jika pada tanggal 14 Juni 2020 data yang diterima dari pihak Gugus Tugas Provinsi, menyatakan ada 180 warga Surabaya yang terkonfirm Corona. Akan tetapi setelah dilakukan pendalaman, hanya ditemukan 80 kasus konfirm saja.
Selanjutnya, menurut data yang didapatkan pihak Gugus Tugas Kota Surabaya dari Provinsi menyatakan, ada 280 kasus terkonfirm Covid-19. Tetapi setelah dilakukan penelusuran, angka yang didapat hanya 100 orang terkonfrim.
Lalu pada tanggal 16 Juni 2020, pihaknya menerima data 149 kasus terkonfirmasi warga Surabaya dan setelah dicek ternyata hanya ada 64 orang.
Feny menjelaskan, setelah menerima data tersebut, pihak puskesmas langsung turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi.
“Kita lakukan pengecekan. Begitu kita dapat data dari provinsi, puskesmas akan mencari apakah benar orangnya ada di situ, apakah benar orang itu tinggal di situ, apakah benar alamat itu ada,” terangnya.
“Jadi kita tidak mengakui data itu sebelum Puskesmas ok. Kita harus cek verifikasi ke lapangan. Selain ke tempat puskesmas juga cek ke rumah sakit, rumah sakit,” imbuhnya.
Ia berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali, oleh karena itu Feny menyarankan agar Gugus Tugas Provinsi Jatim terlebih dahulu mengecek kepastian jumlah data dengan cara melakukan tracing, setelah data tersebut terverifikasi barulah diumumkan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari kesalahpahaman, sehingga masyarakat tidak dibingungkan dengan informasi yang beredar. (nan)
