Surabaya, petisi.co – Pemanfaatan layanan administrasi kependudukan (adminduk) secara daring melalui aplikasi Klampid New Generation (KNG) terbukti efektif menekan antrean pemohon di Mal Pelayanan Publik (MPP) Siola Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya mencatat, jumlah warga yang datang langsung untuk mengurus dokumen kependudukan menurun drastis dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, mengungkapkan bahwa sebelum layanan adminduk berbasis online dioptimalkan, jumlah pemohon di MPP Siola bisa mencapai sekitar 3.000 orang per hari. Kini, jumlah tersebut turun hingga maksimal 400 pemohon per hari.
“Dulu pelayanan adminduk di MPP Siola bisa sampai satu hari 3.000 pemohon. Sekarang maksimal sekitar 400 pemohon. Ini karena pelayanan adminduk sebenarnya sudah dilakukan secara online,” ujar Eddy, Jumat (9/1/2026).
Menurut Eddy, Mal Pelayanan Publik Siola merupakan pusat layanan publik terpadu yang menaungi puluhan jenis pelayanan dari berbagai instansi, mulai dari perpajakan, kejaksaan, hingga kepolisian. Di antara seluruh layanan tersebut, adminduk masih menjadi salah satu yang paling banyak diminati masyarakat.
“Pelayanan adminduk di MPP Siola merupakan bagian dari sekian puluh layanan lintas instansi. Namun memang salah satu layanan favorit masyarakat adalah adminduk,” jelasnya.
Penurunan antrean ini, lanjut Eddy, merupakan dampak dari kebijakan Pemerintah Kota Surabaya yang mendorong warga memanfaatkan layanan adminduk secara mandiri melalui aplikasi KNG maupun pelayanan di tingkat kelurahan.
“Hampir semua layanan adminduk sudah bisa diselesaikan di kelurahan atau secara mandiri lewat KNG mobile. Mulai dari cetak KTP, perubahan biodata, pengajuan akta kelahiran, akta kematian, hingga pindah domisili,” paparnya.
Seiring optimalisasi layanan daring, fungsi pelayanan adminduk di MPP Siola kini lebih difokuskan pada konsultasi dan penanganan kasus khusus yang tidak dapat diselesaikan di kelurahan. Misalnya, pengurusan dokumen warga negara asing (WNA) yang membutuhkan KITAS, atau persoalan perbedaan data nama antara KTP dan dokumen kependudukan lainnya.
“Kalau memang tidak terpecahkan di kelurahan, baru bisa diajukan di Siola untuk kami lakukan screening,” ungkap Eddy.
Meski demikian, Eddy menegaskan masih terdapat layanan tertentu yang mengharuskan pemohon hadir langsung ke MPP Siola, seperti pergantian foto dan tanda tangan KTP. Hal tersebut dilakukan demi menjaga keabsahan identitas dan mencegah penyalahgunaan data kependudukan.
“Untuk ganti foto atau tanda tangan KTP memang harus datang langsung ke Siola. Kami harus memastikan yang mengurus benar-benar yang bersangkutan,” tegasnya.
Saat ini, Dispendukcapil Surabaya menyediakan tiga loket khusus layanan konsultasi adminduk di MPP Siola dengan personel tersendiri. Masyarakat pun kembali diimbau untuk memaksimalkan penggunaan layanan KNG dan pelayanan di kelurahan.
“Pelayanan adminduk di MPP Siola sekarang fokus pada konsultasi dan pemecahan persoalan yang tidak bisa diselesaikan di kelurahan,” pungkas Eddy. (dvd)
