Petisi
Walikota Surabaya Tri Rismaharini menerima penghargaan opini WTP dari Mardiasmo
BERITA UTAMA PEMERINTAHAN

Pemprov Jatim Raih Opini WTP, 3 Daerah Turun ke WDP

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) kembali menerima penghargaan pencapaian standar tertinggi atau opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2018 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sayangnya, prestasi tersebut gagal diikuti oleh Kabupaten/Kota yang lain. Dari 38 kab/kota, tiga kab/kota diantaranya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Sedangkan 35 kab/kota lainnya menerima WTP.

Tiga kab/kota yang menerima WDP, yaitu kab Tulungagung, Jember dan kota Pasuruan. Tahun sebelumnya, ketiga daerah menerima WTP untuk LKPD Tahun Anggaran (TA) 2018.

“Memang benar kita mendapat 36 WTP dari Kementerian Keuangan. Satu diberikan kepada pemprov dan 35 untuk kab/kota. Tiga daerah menerima WDP,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan usai acara penganugerahaan penghargaan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (2/10/2019).

Gubernur Khofifah diwawancarai wartawan

Menurut Khofifah, ketiga daerah itu perlu berlomba-lomba untuk menuju kebaikan. Mereka bisa didampingi pemprov dan berkonsultasi dengan pemprov di titik-titik mana yang perlu dilakukan perbaikan.

“Namun, belum tentu mereka membutuhkan pendampingan. Tetapi, rapat koordinasi harus dilakukan. Jadi, titik mana yang harus dimaksimalkan. Kelemahan di titik mana akan terpetakan,” jelasnya.

BPK sendiri memiliki catatan-catatan kenapa daerah itu mendapat WDP. Biasanya, juga ada entry meeting dan exit meeting. Nah, diantara entry meeting dan exit meeting itu ada progres yang disampaikan, yang mungkin belum terfollow up.

“Kalau terfollow up, ada kan catatannya yang mungkin tercecer. Misalnya, ada dokumen-dokumen yang terselip. Pada posisi seperti itu, kalau sudah terdeteksi biasanya kan ada notisi dari BPK. Kita yang di pemerintahan notisi itu penting untuk ditindaklanjuti. Karena belum tentu mereka salah penggunaannya, tapi sangat mungkin SPJ nya terselip,” paparnya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Jumadi mengakui ada beberapa daerah yang mengalami kenaikan dan penurunan prestasi dalam menyampaikan LPKD. Sehingga, ada daerah yang menerima WTP dan WDP.

“Kab Lumajang dan Sampang yang naik drastis. Tahun 2017, dua daerah ini mendapat WDP, namun pada pemberian penghargaan tahun 2018, menerima WTP,” katanya.

Sedangkan daerah yang menurun, lanjutnya, yaitu kab Jember, Tulungagung dan kota Pasuruan. Padahal, ketiga daerah itu sebelumnya mendapat opini WTP. “Ya, pada penyerahan penghargaan tahun 2019 ini, tiga daerah itu turun ke WTP,” tandasnya.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo menilai jika di tingkat provinsi ada 3 daerah saja yang belum dapat WTP, masih tergolong kecil. Dia yakin dibawah kepemimpinan gubernur Khofifah, tahun berikutnya tiga daerah itu akan bisa memperoleh WTP.

“LKPD merupakan cerminan sehatnya pengelolaan keuangan suatu daerah. Setiap LKPD yang dilaporkan kepada Kementerian Keuangan harus benar-benar punya sistem termasuk memakai tenaga akuntan,” jelasnya.(bm)

terkait

Tambah 78, Pasien Positif Covid-19 di Jatim 768 Orang

redaksi

Walikota Solok Timba Ilmu di Kota Batu melalui Smart City

redaksi

East Java Fashion Harmony 2019: Ini Harapan Desaigner Ivan Gunawan

redaksi