SURABAYA, PETISI.CO – Pemprov Jawa Timur terus berkomitmen meningkatkan kualitas guru Madrasah Diniyah (madin), salah satunya dengan menyekolahkan guru madin hingga lulus Strata-1/S1. Program ini dilakukan agar guru madin memiliki kompetensi tak hanya pendidikan agama, tapi juga pendidikan formal sehingga nantinya mampu mencetak lulusan yang berdaya saing dan memiliki keterampilan.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo saat memberikan Kuliah Perdana Mahasiswa Program Kualifikasi Akademik Guru Madrasah Diniyah Tahun 2017 di Islamic Center Surabaya, Senin (20/11).
Menurut Pakde Karwo, sapaan lekatnya, salah satu tantangan yang akan dihadapi Jatim adalah bonus demografi di Tahun 2019. Dimana usia produktif (usia 15-64 tahun) sejumlah 69,60 persen. Selain itu, tenaga kerja baru di Jatim pada Tahun 2018 nanti diperkirakan berjumlah 326.629 orang.
Masyarakat usia produktif ini, lanjut Pakde Karwo, harus memiliki keterampilan, bila tidak mereka akan menjadi pengangguran dan menjadi beban kriminalitas di perkotaan. “Untuk itulah kami akan menggandengkan diniyah salafiyah dengan keterampilan,” katanya.
Pakde Karwo mengatakan, suatu negara akan maju dan lebih baik bila basisnya spiritual. Sehingga ia kurang setuju dengan konsep yang dicetuskan oleh Chapra bahwa negara maju basisnya adalah kebudayaan. “Salah satu perwujudan konsep spiritual ini adalah dengan program ini, menyekolahkan ustadnya,” katanya.
Program madin ini, lanjutnya, termasuk dalam program peningkatan SDM dan memberikan nilai tambah. Pemprov Jatim sendiri terus berupaya meningkatkan kualitas SDM melalui dual track strategy, yakni pendidikan non formal dan formal. Pendidikan non formal yakni melalui SMK Mini dan BLK, sedangkan pendidikan formal melalui beberapa strategi diantaranya link and match lulusan SMK dengan kebutuhan industri, filial SMK dengan PTN, hubungan kerjasama SMK dengan luar negeri, ekstrakurikuler di MA dll.
“Beberapa waktu lalu saya melakukan pertemuan dengan kyai di Madura untuk melakukan dual track agar Madrasah Aliyah memiliki pendidikan keterampilan dan tersertifikat,” terang orang nomor satu di Jatim ini.
Di akhir sambutannya, Pakde Karwo berpesan untuk terus meningkatkan daya saing, termasuk bagi guru madin. Setelah lulus S1, guru madin ini harus melakukan uji kompetensi. Bila lulus kompetensi maka mereka akan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Mereka yang lulus kompetensi ini akan digaji oleh negara,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jatim, Drs. H. Saifullah Yusuf mengatakan bahwa saat ini pendidikan madin semakin diperlukan. Bukan hanya soal pendidikan agama tapi juga keselamatan bangsa. Untuk itu Pemprov Jatim memberikan dukungan penuh salah satunya dengan meningkatkan anggaran bagi program peningkatan kualitas guru madin.
Menurut Gus Ipul, sapaan lekatnya, program ini bertujuan untuk mengungkit dan menopang pendidikan madin melalui penguatan pendidikan formal. Ia juga berharap ke depan ada ahli yang memiliki keterampilan bidang tertentu dan hafal Al-Qur’an, seperti ahli matematika dan paham ilmu Al Qur’an. “Orang-orang seperti ini insyaAllah menjadi pemenang di masa datang,” katanya.
Kepada para guru madin yang mengikuti program ini, ia berharap dapat menjalaninya dengan sungguh-sungguh. “Saya berharap teman-teman bisa sungguh-sungguh mengikuti proses kuliah dan lulus tepat waktu,” pesannya.
Sementara itu Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial, Bawon Adi Y. mengatakan pada Tahun 2017 ini, program pendidikan guru madin dilaksanakan di 37 perguruan tinggi keagamaan Islam di Jatim dengan jumlah mahasiswa sebanyak 1.088 mahasiswa program S1. Waktu pendidikan ditempuh selama 4 tahun atau 8 semester.
Bawon mengatakan, jumlah mahasiswa program peningkatan kualitas guru madin di Jatim dari Tahun 2006 sampai dengan 2017 sebanyak 10.952 orang dan menghasilkan lulusan sebanyak 7.595 guru madin program studi Pendidikan Agama Islam (PAI) dan program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA). Sedangkan pada tahun 2015 lalu bertambah dua program studi yakni Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) dan Manajemen Pendidikan Islam (MPI). (cah/dewi)