SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) dalam penilaian Ombudsman tahun 2024 adalah seluruh 39 Lokus di Jatim (1 Pemprov dan 38 Pemkab/Pemkot) bisa masuk pada Zona Hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi.
Target tersebut, disampaikan Adhy Karyono saat menjadi keynote speaker pada acara Sosialisasi Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Jatim yang digelar di Hotel Movenpick Surabaya, Rabu (19/6/2024).
Di hadapan seluruh peserta sosialisasi yang berasal dari 38 Kab/Kota se-Jatim, Adhy bersyukur penilaian kualitas layanan publik di Jatim sendiri tercatat mengalami kenaikan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Dari Zona Kuning menjadi Zona Hijau.
“Targetnya, tahun ini adalah tidak ada zona warna kuning. Untuk Zona hijaunya pun tidak hanya hijau yang sedang, harus yang tertinggi,” tegasnya.
Berdasarkan penilaian Ombudsman tahun 2021 Pemprov Jatim masuk zona kuning Kategori C dengan opini kualitas sedang. Tahun 2022, masuk zona hijau Kategori B dengan opini kualitas tinggi, dan tahun 2023 masuk zona hijau Kategori A dengan opini kualitas tertinggi dengan 36 Lokus.
Begitu juga untuk pelayanan publik di Kab/Kota se-Jatim. Terdapat 21 dari 38 Kab/Kota atau sebesar 55% telah masuk pada zona hijau Kategori A dengan Opini kualitas tertinggi.
Sedangkan 15 Kabupaten/kota atau sebesar 40% masuk zona Hijau kategori B dengan opini kualitas Tinggi dan sisanya dua kabupaten (5%) berada pada zona kuning Kategori C dengan opini Kualitas sedang.
“Bagi wilayah yang masih berada di Zona Kuning dengan opini kualitas sedang, harapannya bisa kita dorong, baik dari Provinsi maupun Kab/Kota yang ada di sekitarnya. Sehingga seluruh wilayah Jatim bisa masuk pada Zona Hijau dengan nilai tertinggi,” tuturnya.
Guna mencapai target tersebut, Adhy menegaskan pentingnya melakukan pelayanan publik yang baik dengan berorientasi sepenuhnya pada kepuasan masyarakat.
Mengacu pada regulasi dimana juga sesuai standar operasional yang semakin tinggi, ia berpesan agar pelayanan terbaik bagi masyarakat bisa menjadi prioritas di seluruh sektor layanan masyarakat di Jatim.
“Yang terpenting bagi setiap bidang di setiap dinas tugasnya adalah memberikan yang terbaik yang tujuannya kepuasan masyarakat. Jika melakukan ini, maka tidak perlu takut dan terbebani dengan banyaknya penilaian baik dari Ombudsman, Menpan hingga Bappenas RI,” paparnya.
Adhy juga menyebut bahwa salah satu kunci kesuksesan Jatim adalah melalui keberadaan Aplikasi Sukma-E Jatim untuk melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Penerima Layanan secara periodik. Hasilnya, Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) Jatim tahun 2023 mencapai 86,8.
Sedangkan, per 18 Juni 2024, nilai IKM Jatim telah mencapai 87,5. Melalui data tersebut, ia berharap bisa terus meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di Jatim.
“Harapannya adalah seluruh layanan di Jatim sudah mengacu pada Reformasi Birokrasi Tematik dan Transformasi Digitalnya. Sehingga semua layanan bisa berjalan sistemik dan digital,” ujarnya.
Kepala Perwakilan Ombudsman Jatim Agus Muttaqin, mendukung arahan Pj Gubernur Jatim. Kesiapan seluruh jajaran di birokrasi pemerintahan menjadi kunci akan suksesnya penilaian yang dilakukan oleh Ombudsman.
“Kesiapan dari panjenengan semua jadi kunci bagi hasil penilaian. Selain itu persiapan yang matang seperti Bimtek siang hari ini bisa jadi satu upaya untuk penyempurnaan nilai saat penilaian. Dengan begitu, harapannya target peningkatan nilai menjadi Zona Hijau biaa tercapai,” tandasnya. (bm)
