Pemprov Jatim Tolak Ambil Opsi Lockdown

oleh -176 Dilihat
oleh
Gubernur Khofifah saat diwawancarai wartawan.

SURABAYA, PETISI.CO – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) tidak akan meniru Pemprov DKI Jakarta yang tengah mempertimbangkan opsi lockdown pada setiap akhir pekan. Opsi yang diambil pemprov Jatim tetap Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

“Tidak ada opsi untuk lockdown untuk menekan kasus Covid-19. Sejauh ini, PPKM di Jatim cukup berhasil,” tegas Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (5/2/2021).

Pemprov DKI Jakarta memang tengah mempertimbangkan opsi lockdown pada setiap akhir pekan. Hal itu menyusul masih tingginya penyebaran Covid-19. Di samping itu, PPKM juga tidak efektif menekan laju penularan virus asal Wuhan, China tersebut.

Di Jatim kebijakan PPKM akan berakhir pada Senin (8/2/2021). Kemarin malam, Pemprov sudah rapat dan koordinasi dengan 17 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM, bahwa tidak ada opsi lockdown.

“Yang ada pengetatan di titik-titik kerumunan seperti di pasar-pasar dan penguatan Kampung Tangguh. Kami melihat PPKM di Jatim cukup berhasil,” paparnya.

Keberhasilan itu ditandai dengan penurunan Bed Occupancy Rate (BOR) rumah sakit (RS). Pada awal PPKM, BOR RS mencapai 80%. Per Kamis (4/2/2021) turun menjadi 54%. Angka itu dibawah batas standar WHO dimana BOR RS maksimal 60%. “Artinya (kasus Covid-19) sudah melandai,” ucapnya.

Terkait zona, tiga hari menjelang berakhirnya PPKM zona merah atau risiko tinggi penularan Covid-19 di Jatim pada Jumat (5/2/2021) tinggal menyisakan dua daerah, yakni Kabupaten Madiun dan Trenggalek. Kota Surabaya, Malang, Sumenep, Gresik, Sidoarjo dan Jombang masuk dalam zona oranye dengan risiko sedang penularan Covid-19.

Lalu, Kabupaten Mojokerto, Sampang dan Pamekasan masuk zona kuning. Daerah lain yang sebelumnya merah, sudah berganti ke oranye. Seperti Ponorogo, Kediri, serta Kota Malang.

Setelah PPKM, Khofifah menyebut akan memperkuat operasi yustisi dan pengoptimalan Kampung Tangguh. Kampung Tangguh itu merupakan pengendalian Covid-19 berbasis kampung baik di tingkat RT, RW, maupun desa.

“Hari Minggu nanti kita akan monitoring Kampung Tangguh di Madiun. Lanjut ke Trenggalek dan lanjut lagi ke Blitar. Saya mengajak masyarakat Jatim untuk bersama-sama mencegah penyebaran Covid-19,” tuturnya.

Mengenai operasi yustisi, Khofifah mengungkapkan bahwa, selama PPKM, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Percepatan Covid-19 melakukan sebanyak 2 juta teguran. Artinya, operasi yustisi dianggap mampu mengawal pendisiplinan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan (prokes). (bm)

No More Posts Available.

No more pages to load.