SURABAYA, PETISI.CO – Partai Demokrat Jatim punya skenario pasca ketua umumnya, Soekarwo melepas jabatan Gubernur Jatim tahun 2019 dengan mendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Demokrat Jatim memiliki keinginan untuk merebut jabatan Wakil Presiden berpasangan dengan Joko Widodo (Jokowi) dalam Pemilu Presiden (Pilpres) tahun depan.
“Dalam konteks ini, kenapa Demokrat Jatim mendukung, tafsiran saya ini skenario pasca Soekarwo melepas jabatan Gubernur. Dia memiliki keinginan wapres berpasangan dengan Jokowi yang sampai sekarang belum menentukan cawapres,” kata pengamat politik Novri Susan di Surabaya, Senin (23/7/2018).
Seperti diketahui, DPD Partai Demokrat Jatim menggelar voting calon Presiden 2019 dalam Rakor pekan lalu. Dari voting itu, pengurus Demokrat Jatim memilih Jokowi dengan 152 suara dan Prabowo 56 suara.
Novri mengaku telah mendengar isu terkait kepentingan Pakde pasca menjadi Gubernur, ingin menjadi Wakil Presiden. Dia kemudian membawa gerbong Demokrat Jatim mendukung Jokowi untuk mendapatkan tiket.
Hal itu, dinilai sah-sah saja dan tidak masalah, lantaran dalam Pilkada Jatim, Khofifah Indar Parawansa didukung Demokrat.
“Walau misalnya tidak termasuk, tapi perubahan terjadi. Dulu tidak bisa memprediksi siapa Wakil Gubernur (Wagub) nya,” ujarnya.
Karena itu, Pakde Karwo-sapaan akrabnya-harus menciptakan gerakan politik atau negosiasi politik. Gerakan politik ini jarang dilakukan oleh partai daerah, dimana pusat belum memutuskan.
“Ini artinya merupakan gerakan politik untuk memancing respon publik atau Demokrat sendiri. Saya pikir namanya politik menciptakan hal seperti ini terjadi. Pakde Karwo sebagai elit Demokrat Jatim memiliki skenario politik,” paparnya.
Namun demikian, gerakan politik Pakde Karwo seharusnya berkomunikasi dengan DPP. Kalau tidak, maka menyempal, karena DPP belum mengeluarkan dukungan. Kecuali DPP yang menyuruh atau meminta.
“Saya khawatir ada konflik politik, kecuali ada skenario,” tegasnya.
Secara etika politik, Novri khawatir gerakan politik Pakde Karwo itu, menimbulkan keretakan di tubuh Demokrat. Karena selama ini, Demokrat belum mendukung siapa, karena ini membawa nama AHY.
“Kalangan Demokrat harus menyelesaikan apakah sama atau bagaimana. Kalau ingin memiliki langkah kuat harus diselesaikan,” jelas dosen FISIP Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini.(bm) .
