SURABAYA, PETISI.CO – Problem Papua tidak bisa diselesaikan dengan instan, tapi membutuhkan penanganan yang komprehensif. Tidak hanya melibatkan unsur-unsur pemerintah, tapi juga kelapangan hati dari seluruh masyarakat Indonesia.
Hal itu dikatakan pengamat politik Airlangga Pribadi kepada wartawan usai Diskusi publik “merawat kebhinnekaan tangkal ekstrimisme dengan memperkuat kesadaran ber-Pancasila di Universitas Airllangga (Unair) Surabaya, Rabu (21/8/2019).
Menurutnya, untuk mengurai persoalan Papua, yang paling penting adalah pemahaman tentang masyarakat Papua. Mereka adalah bagian dari masyarakat Indonesia yang harus diperlakukan sebagaimana sesama anak bangsa, sebagai warga negara yang harus dihormati, yang memiliki hak-hak sipil dan politik dan menjadi bagian dalam naungan NKRI.
“Disini kesadaran tentang bagaimana membangun pernghormatan Kebhinnekaan yang masih belum disadari betul oleh beberapa kalangan pihak. Artinya, bahwa yang paling penting ketika kita menghormati kebangsaan, merah putih dan Pancasila. Tapi, yang paling penting adalah pengamalannya,” ujarnya.
Pengalamannya itu, lanjutnya, bisa muncul dalam adanya respek dan tidak bersikap rasialis terhadap sesama anak bangsa dan bagian dalam bangsa Indonesia, menempatkan warga Papua setara dengan kita. Pihaknya yakin Papua bisa damai, apabila kita bisa memahami persoalan manusia.
“Yang pertama-pertama dengan menempatkan bagaimana persoalan Papua dilihat oleh masyarakat Papua sendiri. Terkait dengan pengalaman sejarah Papua, bagaimana mereka selama ini hidup dalam Republik Indonesia (RI). Dari kemampuan untuk mendengarkan secara antusias kemampuan untuk memahami persoalan-persoalan dari kacamata masyarakat Papua, kita kemudian bisa melihat persoalan Papua dengan baik,” paparnya.
Artinya, tambah Angga, sapaan akrabnya, bahwa bagaimana kemudian mencarikan solusi tentang problem Papua dalam kerangka NKRI, yang menempatkan warga Papua sebagai subyek politik yang harus dihormati dan ditempatkan secara layak ketika menyelesaikan persoalan-persoalan di tanah mereka sendiri.
“Peran pemerintah itu yang harus dilihat adalah bagaimana bukan pemerintah pusat, tapi juga interaksi antara pemerintah lokal dan masyarakat Papua harus jadi pertimbangan banyak hal. Bagaimana kemudian mendorong agar partisipasi politik dari masyarakat Papua bisa berlangsung dengan baik,” kata Dosen Fisip Unair ini. (bm)
