Pegiat Masyarakat Geregetan
BANYUWANGI, PETISI.CO – Dua kali Kabupaten Banyuwangi mengalami defisit anggaran, yaitu tahun 2017 dan 2018. Kondisi ini membuat resah pada rekanan jasa kontruksi, karena berdampak pada kelambanan pembayaran proyek APBD 2018. Karena pembayaran tertunda, baru dibayarkan tahun berikutnya.
Gabungan para aktivis pegiat masyarakat dalam Forum Rakyat Peduli APBD (FRP-APBD) Banyuwangi datang ke DPRD, mendesak wakil rakyat untuk gelar jejak pendapat. Selain itu, mereka bersurat ke Polres Banyuwangi untuk menyerahkan surat pemberitahuan akan aksi demo.
“Surat hearing ke DPRD Banyuwangi sudah kami kirimkan Jum’at (14/12/2018) lalu. Pada hari Selasa (18/12/2018) ini, kami datang ke Polres Banyuwangi memberitahukan akan aksi demo di DPRD, Pemkab Banyuwangi dan BPKAD,” kata Amrullah Koordinator FRP-APBD Banyuwangi pada wartawan, Selasa (18/12/2018).
Keinginan FRP-APBD Banyuwangi jelas Amrullah, mempercepat jejak pendapat segera dilakukan dengan mengundang dan menghadirkan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) Pemkab setempat.
FRP-APBD menganggap, devisit anggaran dua kali berturut-turut harus segera diurai, dimana letak kekeliruan perencanaan proyeksi belanja dengan pendapatan asli daerah, hingga menimbulkan devisit anggaran.
Untuk itu, FRP-APBD akan memperjuangkan agar bisa terlaksananya proses Audit Forensik. Dimana sistem itu, akan mengetahui letak kelemahan dan mana yang mendukung pendapatan maupun pembelanjaan.
Menurut Amrullah, defisit ini menunjukkan ketidakpahaman pemerintah daerah dari pengelola keuangan. Siapa yang tidak paham, ya BPKAD (Badan Pengelola Keuangan Anggaran Daerah)?
Karena itu, dirinya mendesak agar dilakukan audit anggaran. Lewat jalan itu akan terlihat pendapatan daerah dan penggunaannya.
“BPKAD sudah punya daftar nama usaha, notaris maupun perhotelan yang berpotensi mendatangkan pajak,” ujarnya.
Seperti diketahui, lanjut Amrullah, Banyuwangi telah menerima sejumlah penghargaan seperti SAKIP dan WTP. Ia heran kenapa pengelolaan anggaran di Banyuwangi amburadul.
“Bayangkan saja, kegiatan untuk tahun anggaran 2017, dibayarkan tahun 2018. Hal itu tidak masuk akal, dan itu hanya terjadi di Banyuwangi,” cetusnya.
Amrullah mengatakan, pendapatan Asli Daerah (PAD) Banyuwangi tahun 2017 hanya 49,02 persen. Dari target Rp 460 Miliar hanya terealisasi Rp 226 Miliar. Anehnya dalam laporan keuangan disebut surplus. Padahal sejak tahun 2010 PAD Bumi Blambangan selalu d iatas 70 persen.
“Tahun 2019 kita yakin defisit lagi. Makanya, kita ingin melakukan hearing. Dan DPRD kita minta untuk melakukan audit forensik,” tuturnya.
“Harapannya, agar hearing itu bisa diagendakan secepatnya,” pinta Amrullah.
Gabungan lembaga aktifis di FRP-APBD Banyuwangi diantaranya, gabungan dari Ketua LSM Gerak Sulaiman Sabang, Aliansi Rakyat Miskin (ARM) Helmi Rosyadi, dan Komunitas Pejuang Jalanan (KPJ) Laskar Putih Banyuwangi Yunus Wahyudi.
Ketiganya secara bergantian memberi penjelasan soal mengapa Banyuwangi sampai terjadi devisit anggaran dua tahun berturut-turut.
Menurut mereka, ada beberapa faktor yang menyebabkan Banyuwangi defisit anggaran, seperti banyaknya anggaran yang terbuang percuma hanya untuk kegiatan festival, soal dana hibah, dan terbaru soal pengurangan tenaga harian lepas (THL).
“Kami protes jika defisit ini yang menjadi kambing hitam adalah para THL. Pasalnya, diketahui pembayaran untuk THL belum terbayarkan,” terang Helmi.
Beberapa rekanan proyek harus mencari pinjaman uang untuk membiayai pekerjaan proyek pemerintah. Bahkan mereka terpaksa meminjam uang dari lembaga pinjaman dengan bunga di atas ketentuan perbankan terpaksa dilakoni. Sebab jika tidak begitu, pekerja proyek atau buruh kasar proyek akan marah dan tidak bisa menyambung hidup.
“Ini realitanya, banyak rekanan yang terpaksa hutang untuk bayar pekerjanya. Belum lagi target pekerjaan harus tuntas sesuai jadwal kontraj kerja,” pungkasnya.(fat/kur)
