SURABAYA, PETISI.CO – Penggunaan teknologi pada lapangan kerja akan menimbulkan dampak buruk bagi para pekerja. Perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, karena ketidakmampuan pekerja dalam menguasai teknologi.
“Harus diakui dampak digitalisasi banyak perusahaan yang tutup dan karyawannya dirumahkan,” kata Anggota Komisi IX, Irgan Chairul Mahfiz kepada wartawan di sela kunjungan Komisi IX DPR RI ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim, Selasa (12/3).
Menurutnya, generasi milenial saat ini harus menjadi maker dan startup. Kalau tidak, maka akan ketinggalan dan banyak pengangguran. Pergeseran penggunaan teknologi pada lapangan kerja di Jatim, mau tidak mau harus dipahami betul oleh perusahaan maupun pekerja.
“Maka, upaya yang harus dilakukan selanjutnya adalah melakukan reorientasi yakni perbaikan kurikulum, jenis pelatihan dan peningkatan skill. Sekali lagi, kalau tidak ikut perkembangan yang ada maka bisa dipastikan ketinggalan,” ujarnya.
Selanjutnya yang harus dilakukan, lanjut Irgan, adalah rebranding mengubah image atau culture manajemen. Artinya perlu pembenahan sarana dan prasarana serta regulasi. Terkait hal ini upaya yang dilakukan pemerintah harus didukung.
“Selain itu kami bersama pemerintah akan melakukan pembahasan terkait regulasi. Untuk itu, dalam kunjungan kami kali ini ingin mengetahui program pemerintah dalam memanfaatkan peran dan fungsi Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengantisipasi dampak digitalisasi,” paparnya.
Kepala Disnakertrans Jatim, Himawan Estu Bagijo mengaku dampak penggunaan teknologi banyak dialami pusat-pusat perbelanjaan. Banyak pusat perbelanjaan yang mempekerjakan sales promotion girl (SPG) akan tutup dan melakukan PHK kepada karyawannya.
“Karena penggunaan teknologi ini menyebabkan pergeseran yang membuat masyarakat lebih memilih membeli secara online ketimbang beli secara langsung. Pergeseran teknologi inilah yang sudah seharusnya diantisipasi oleh perusahaan,” paparnya.
Sesuai kebijakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, Himawan menyebut akan diadakan re skilling yakni pelatihan ulang agar para karyawan ini paham dengan penggunaan teknologi. Pusat pelatihan tersebut nantinya akan yang disebut Millenial Job Center (MJC).
“MJC ini akan dibangun pada lima badan koordinasi wilayah (Bakorwil). Mereka yang memiliki bakat-bakat khusus akan dibimbing hingga mampu memiliki usaha sendiri. Yang harus diingat kita tidak boleh menyalahkan teknologi, namun yang harus diubah adalah pola pikir,” tuturnya.
Ia mengaku kalau pihaknya juga diberi tugas untuk mencatat jumlah pekerja-pekerja yang terancam berhenti karena dampak digitalisasi seperti pegawai tol maupun SPG. Kementerian akan bekerjasama dengan BPJS ketenagakerjaan. “Selain itu ada anggaran pada 11 provinsi. BLK Jjatim siap menampung,” tandasnya. (bm)
