BONDOWOSO, PETISI.CO – Munandar mantan Kepala Dinas Pertanian (Disperta) yang saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (BSBK) Bondowoso tiba-tiba menjadi populer setelah ia membuat pernyataan kontrovesi.
Dalam kasus dugaan bantuan dari APBN berupa traktor ‘Fiktif’ tahun 2017-2018, ia menyebut tiga nama elit politik di Bondowoso.
Pernyataan ini pun langsung membuat heboh dan menuai banyak kecaman. Kecaman berdatangan mulai dari Wakil Bupati (Wabup) Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, hingga ketua DPRD Bondowoso, Achmad Dhafir.
Pernyataan Munandar tertuang dalam sebuah pesan WhatsApp saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya oleh petisi.co, Jumat (17/2/2023).
Dalam pesan WhatsApp itu, Munandar menyatakan, bahwa yang kena Ketua, Wabup dan Sinung.
Merespons hal itu, Wabup Bondowoso mengatakan, saya kasih 2 X 24 jam dia untuk menarik pernyataannya. Jika tidak dilakukan, maka saya akan menempuh jalur hukum.
“Pernyataan seorang kepala dinas itu kurang etis dan tidak beradab karena asal ngomong tanpa didasari dengan bukti-bukti,” katanya, pada sejumlah wartawan, Sabtu (18/2/2023).
Wabup juga meminta kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso agar mengusut tuntas bantuan traktor yang disebut-sebut fiktif itu.
“Nama-nama kelompok tani sebagai penerima sudah jelas datanya. Kasus ini harus diusut setuntas-tuntasnya agar menjadi terang benderang siapa yang bermain sebenarnya,” imbuhnya.
Di tempat berbeda, Achmd Dhafir, mengaku bahwa sangat mendukung Kejaksaan memproses tuntas kasus bantuan Traktor tahun 2017-2018 tersebut. Alasannya, karena pemerintah memberikan bantuan untuk meringankan beban masyarakat, khususnya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan para petani.
Tak hanya itu, tegas Dhafir, saya juga akan mendatangi kantor Kejaksaan untuk melaporkan bantuan alat dan mesin pertanian (Alsintan).
“Saya bukan tidak dengar, petani untuk mendapatkan bantuan handtraktor bayar Rp 6 juta. Mobil desa juga bayar Rp 25 juta. Kapan mau mikir masyarakat miskin kala bantuan itu harus bayar,” tandasnya.
Diberitakan sebelumnya, penyaluran bantuan traktor ‘Fiktif’ tahun 2017-2018 kepada kelompok tani dari Dinas Pertanian Bondowoso akhir-akhir ini mulai terkuak kebenarannya.
Terkuaknya kasus ini setelah salah satu aktivis pengamat kebijakan publik, yakni Subhan, secara terang-terangan menyatakan bahwa puluhan Traktor disinyalir dijadikan alat transportasi politik kepentingan pemilu 2018.
Ketika mantan kepala Disperta Bondowoso, Munandar saat diklarifikasi terkait kasus tersebut, menyebut tiga nama elit politik yang terkena persoalan bantuan traktor tersebut.
“Jangan dihiraukan kasus ini yang kena Ketua, Wabup dan Sinung,” ringkasnya. (tif)
