MADIUN, PETISI.CO – Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun meminta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2021 fokus bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi semasa pandemi covid-19.
“Untuk mendukung realisasi optimisme dalam asumsi KUA PPAS tahun anggaran 2022, maka perubahan APBD 2021 perlu penekanan bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi,” kata Miftahul Huda, Anggota DPRD Kabupaten Madiun yang membacakan Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dengan Tim Anggaran Pemkab Madiun di Gedung DPRD Kabupaten Madiun, Jumat (13/8/2021).
Laporan itu disampaikan dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Madiun agenda masa persidangan kesatu paripurna ketujuh yang digelar secara tatap muka dan virtual di Gedung DPRD Kabupaten Madiun.
Rapat paripurna yang mengagendakan penandatanganan kesepakatan bersama terhadap Perubahan KUA dan PPAS APBD 2021 dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono. Hadir dalam rapat tersebut, Bupati Madiun, Ahmad Dawami, Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, pimpinan DPRD lainnya dan anggota dewan.
Miftahul mengatakan pelandaian angka covid-19 menjadi penting dalam penganggaran. Untuk itu perubahan APBD Kabupaten Madiun 2021 harus diarahkan pada dua hal.
Pertama, penurunan angka isolasi mandiri melalui bantuan obat-obatan dan vitamin yang berkualitas sesuai standar kementerian kesehatan. Kedua, pemenuhan alat dukung pada fasilitas kesehatan.
Tak hanya itu, anggaran kesehatan diharapkan dapat mempu mengcover masyarakat yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Pasalnya, masih banyak kasus yang meninggal akibat isolasi mandiri yang disebabkan kurangnya penanganan bidang kesehatan khususnya penyedian obat-obatan. “Selain dukungan kesehatan perlu adanya bantuan kebutuhan pokok bagi yang menjalani isolasi mandiri,” kata Miftahul.
Terkait pemulihan ekonomi, Banggar DPRD Kabupaten Madiun meminta pemerintah agar diarahkan pada basis-basis ekonomi yang melibatkan masyarakat banyak dan bermodal kecil. Contohnya, pelaku UMKM dan pedagang di pasar tradisional.
Sepakati Proyeksi Rancangan Perubahan
Badan Anggaran DPRD Kabupaten Madiun dan TAPD Pemkab Madiun sudah menyapakati tiga proyeksi rancangan perubahan KUA dan PPAS APBD tahun anggaran 2021.
Pertama, pendapatan semula Rp 1.817.807.532.997 naik menjadi 1.828.760.256 atau bertambah Rp 10.952.723.125. Kedua, belanja semual Rp 1.839.391.565.424 naik menjadi Rp 2.014.899.087.283 atau bertambah Rp 175.507.521.859
Ketiga pembiayaan daerah. Peneremiaan pembiayaan daerah semula Rp 39.584.032.427 naik menjadi Rp 207.138.831.161 atau bertambah Rp 167.554.798.734. Sedangkan pengeluaraan pembiayaan daerah sebesar Rp 18 milyar naik menjadi Rp 21 milyar atau bertambah Rp 3 milyar.
Percepat Penanganan Pandemi
Sementara itu Bupati Madiun, Ahmad Dawami menyatakan perubahan PPAS diprioritaskan pada belanja daerah untuk mendanai program prioritas pembangunan dan percepatan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial masyarakat selama pandemi Covid-19.
“Tema Perubahan RKPD Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2021 yakni mempercepat pemulihan aksesibilitas perekonomian untuk mempersiapkan ekonomi eigital dan era new normal. Untuk itu dalam Perubahan KUA dan PPAS diprioritaskan mendanai program prioritas pembangunan dan percepatan penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan, pemulihan ekonomi dan jaring pengaman sosial masyarakat selama pandemi Covid-19,” kata Kaji Mbing sapaan akrab Ahmad Dawami.
Ia menyebut Program Prioritas Pembangunan pada Perubahan KUA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2021 diantaranya peningkatan akses dan mutu pelayanan pendidikan, optimalisasi pelayanan kesehatan serta peningkatan pengembangan usaha pedagang formal, usaha mikro, industri kecil dan menengah.
Selain itu prioritas program lainnya berupa mengakselerasi peningkatan dan pemulihan pariwisata lokal pada masa pandemi Covid-19 hingga mengoptimalkan penerapan pembangunan berkelanjutan dan pencapaian tujuan SDG’s. (adv/iya)
