Sidoarjo, petisi.co – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sidoarjo menyoroti kondisi jalan rusak yang tersebar merata di 18 kecamatan. Kerusakan berupa jalan berlubang hingga aspal bergelombang dinilai semakin membahayakan pengguna jalan dan memicu meningkatnya angka kecelakaan.
Ketua DPRD Sidoarjo, H. Abdillah Nasih mengkritik lambannya respons Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) dalam melakukan perbaikan. Ia menyebut, korban kecelakaan akibat jalan rusak terus bertambah.
“Kita semua gemes melihat lambannya penanganan dinas terkait yakni PU dalam menangani jalan rusak. Tidak hanya korban luka, korban meninggal juga ada. Kerugian material akibat kendaraan rusak karena jalan berlubang juga tidak sedikit. Saya melihat, untuk penanganan hal semacam ini. masak harus menunggu laporan dari masyarakat yang menjadi korban,” tegas Abdillah Nasih, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (26/2/2026).
Dia menilai dinas terkait tentunya sudah memiliki data terkait jalan rusak, jadi tidak perlu lagi menunggu aduan masyarakat. selain itu, Dinas PU sudah tentu memiliki banyak tenaga ahli serta pasukan yang bisa dikerahkan untuk memperbaiki jalan rusak.
“Dinas PU timnya sudah lengkap, ada tenaga ahli, satgas dan pasukan yang tugasnya sangat paham dalam penanganan jalan rusak. kami juga sudah mengapresiasi terkait laporan 15 ruas jalan yang sudah diperbaiki dan kemarin masuk lagi laporan akan ada penambahan perbaikan jalan di 25 ruas tambahan,” beber legislator senior asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.
Politisi yang akrab dikenal dengan panggilan Cak Nasih ini menjelaskan jalan rusak terjadi disebabkan tiga faktor. Antara lain karena faktor usia yang sudah lama tidak mengalami peremajaan, kedua akibat cuaca hujan dan ketiga disebabkan kondisi aspal yang tidak memadai namun dipaksakan untuk jalanan kendaraan bertonase berat.
“Meski kerusakan disebabkan ketiga faktor itu, faktanya masyarakat butuh segera percepatan perbaikan. Harapan kami, pemerintah harus segera melakukan langkah-langkah taktis. Disamping melalui anggaran yang ada seperti pemeliharaan jalan di dinas terkait,” ungkapnya.
Cak Nasih menegaskan, Pemkab sebenarnya telah menyiapkan instrumen melalui Program Pagu Indikatif Wilayah Kecamatan (PIWK). Anggaran sudah tersedia, termasuk dukungan sarana berupa mobil pikap dan mesin stamper yang telah diserahkan ke 18 kecamatan.
“Instrumennya ada, pagu anggaran ada, peralatan juga sudah dibagikan. Tapi perbaikan nyata di lapangan belum terlihat signifikan. Harusnya ini segera didorong agar cepat jalan,” katanya.
Ia menilai ketika anggaran sudah diserahkan, armada dan alat sudah diserahkan. tapi lemah dalam pemantauan dan pressure maka program yang disebutkan itu tidak akan jalan. “Percuma jika semua yang masuk di program PIWK sudah diserahkan ke kecamatan, namun lemah pengawasan dan pressure. yang terjadi tetap tidak akan bisa jalan,” aku Cak Nasih.
Fenomena warga melakukan perbaikan secara swadaya pun menjadi perhatian DPRD. Tanpa diminta, sejumlah warga urunan menambal jalan berlubang, bahkan aksi tersebut sempat viral di media sosial. Cak Nasih mengapresiasi partisipasi masyarakat tersebut. Namun menurutnya, fenomena itu juga menjadi cerminan adanya kekecewaan publik terhadap lambannya penanganan pemerintah.
“Ini bentuk kepedulian warga, tapi sekaligus sinyal bahwa pemerintah harus bergerak lebih cepat,” ujarnya.
Abdillah Nasih meminta Dinas PU lebih proaktif merespons aduan masyarakat. Menurutnya, Pemkab seharusnya sudah memiliki data detail titik-titik jalan yang membutuhkan penanganan segera. Terkait arahan Bupati Sidoarjo, Subandi, yang menginstruksikan agar jalan rusak yang sering dilalui kendaraan berat dilakukan penanganan over lay, Ia menilai implementasinya belum sesuai harapan.
“Di lapangan yang terjadi masih tambal sulam. Over lay memang butuh biaya besar, tapi untuk jangka pendek masyarakat butuh aksi cepat, lubang ditutup dulu supaya tidak jatuh korban. bisa ditutup sementara dengan koral atau batako,” tegasnya.
DPRD, lanjut Cak Nasih, akan segera memanggil dinas terkait untuk meminta penjelasan mengenai target dan progres perbaikan jalan rusak. Terlebih sebelumnya Bupati menjanjikan kondisi jalan mulus sebelum Lebaran.
“Janji itu tentu akan kami tagih. Namun demikian, Pemkab dalam hal ini harus sudah memiliki grand desain terkait peningkatan kualitas maupun perawatan jalan, baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, Kabupaten Sidoarjo sudah saatnya melakukan lebar jalan dan ada skala prioriti yang perlu dibeton atau diaspal. “Semua pilihan itu harus ada di gran desain jalan,” tekannya.
Sebagai solusi, Cak Nasih mengusulkan dua langkah konkret. Pertama, Pemkab dapat menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), khususnya perusahaan yang berada di sepanjang ruas jalan rusak. Ia mencontohkan jalan di kawasan industri di wilayah karangbong banyak yang rusak. Maka peran pemkab dibutuhkan dalam menggandeng perusahaan itu agar mengeluarkan dana CSR untuk perbaikan jalan.
“Wilayah Karangbong dan Gedangan banyak perusahaan besar. Dana CSR dari perusahaan-perusahaan itu jika dimaksimalkan bisa membantu perbaikan jalan rusak di ruas lain,” tuturnya.
Selain itu, imbuhnya, pola komunikasi intensif dengan Dinas PU Jawa Timur juga diperlukan agar perbaikan jalan berlubang di jalur provinsi bisa segera dilakukan. “Jika diperlukan komunikasi dengan provinsi atau pemerintah pusat, gak papa dilibatkan aja. Agar persoalan jalan rusak ini bisa segera tertangani dengan baik,” ucapnya.
“Kedua, program PIWK harus segera dijalankan secara optimal. Jika terkendala keilmuan dan tenaga kerja, bisa melibatkan program padat karya atau pendam[pingan dari pemkab. Kalau alat dan anggaran sudah ada, tinggal percepatan eksekusi,” kata dia.
Disinggung mulai munculnya bibit mosi tidak percaya masyarakat terhadap kinerja Pemkab hingga muncul seruan “Stop Bayar Pajak”, Cak Nasih menilai hal tersebut sebaiknya tidak terjadi. Menurutnya, pembangunan daerah sudah tentu bersumber dari pajak masyarakat, Jadi sentimen negatif yang berpotensi menghambat pembangunan seperti itu tidak perlu ditumbuhkan.
“Memang harus diakui, itu muncul akibat kekecewaan. Maka harus segera diobati. Obatnya sangat sederhana, yaitu apa yang dibutuhkan masyarakat, ya itu yang harus diberikan oleh pemerintah. Seperti pelayanan cepat dan baik dalam membenahi jalan rusak, atau jika macet, maka masyarakat butuh pelebaran jalan Kalau itu dilakukan, insyaallah keinginan jalan mulus sebelum Lebaran bisa terwujud,” pungkasnya. (luk/adv)
