SURABAYA, PETISI.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan melakukan fit proper test kepada Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kantor DPD PDIP Jatim, Rabu (18/9/2019).
Dari 61 bakal calon yang diundang mengikuti fit proper test, yang hadir 53 orang. Delapan bakal calon absen, dengan berbagai alasan.
“Yang kita undang harusnya 61 orang, tapi yang tidak hadir 53 orang. Yang absen hari ini sudah melalui pemberitahuan,” kata Ketua DPD PDIP Jatim, Kusnadi didampingi sekretaris DPD PDIP Jatim, Sri Untari di sela acara fit proper test.
Dijelaskan, 53 bakal calon tersebut, berasal dari daerah pilihan (Dapil) 1 sampai 8 dari 14 dapil. Mulai dari Kota Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Jember, Banyuwangi, Malang, Kota Blitar, Kabupaten Blitar dan Kediri.
“Minggu kemarin, kita sudah melaksanakan fit and proper test untuk calon wakil Bupati Tulungagung, karena Plt Bupati sudah didefinitifkan. Fit proper test dilanjutkan Kamis besok yang diikuti 65 orang. ” jelasnya.
Menurutnya, DPD PDIP Jatim memandang perlu melakukan fit proper test para bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kegiatan ini bukan untuk menguji mereka, namun untuk menggali tentang potensi yang dia miliki.
“Kita tidak menguji, tapi kami juga punya kewajiban untuk memberikan catatan-catatan pada mereka. Bagaimana mungkin dalam proses penyaringan ini kami bisa memberikan catatan kalau kemudian kami tidak bertemu dengan mereka nanti,” paparnya.
Selain itu, fit proper test dilakukan karena DPD PDIP mau mendalami kesiapan dan kesungguhan para calon kepala daerah maupun wakil kepala daerah yang akan berangkat dari PDIP.
“Kalau nanti mereka dipercaya oleh DPP PDIP menjadi calon kepala daerah, maka mereka benar-benar sudah siap untuk berkontestasi dan berkompetisi dengan calon-calon yang lain,” ucapnya.
Pihaknya akan mengirimkan seluruh berkas hasil fit proper test ke DPP, termasuk delapan bakal calon yang absen. Apakah ada penilaian, Kusnadi menyerahkan DPP. Yang adil seperti itu.
“Kita kirimkan ke DPP dengan catatan-catatan. Di DPP juga akan mendalami lagi dan akan mengundang mereka lagi. Tentunya DPP punya kewenangan apakah semua atau hanya yang dianggap layak,” katanya. (bm)
