SURABAYA, PETISI.CO – Sekjen DPP Partai Perjuangan Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menolak masuk dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Hasto memilih lebih fokus pada jabatan sekjen DPP PDIP.
“Masih banyak yang lebih bagus. Saya memilih sebagai sekjen PDIP saja,” katanya kepada wartawan di Kantor DPD PDIP Jatim, Jumat (18/10/2019).
Hasto mengaku posisinya di sekjen tidak memungkinkan untuk merangkap jabatan sebagai menteri. Sebagai sekjen, dia memiliki tugas mengajar. Tanggungjawab itulah yang membuat dirinya harus fokus di partai.
“Bertugas di partai itu sudah posisi yang terhormat, karena mengorganisir rakyat. Perlu totalitas yang tidak bisa merangkap jabatan. Salah satu tugas berat saya adalah menyiapkan kader sebagai kepala daerah,” jelasnya.
Bagaimana jika Presiden Jokowi yang meminta?. Secara diplomatis, Hasto menyatakan kalau ingin fokus di partai sudah diekspose di media, maka tidak mungkin presiden akan memilihnya dalam kabinet pemerintahannya nanti.
“Saya akan menolak. Lagi pula Ibu Megawati sudah meminta kepada saya untuk bekerja di partai. Dan, ibu Megawati sudah bertemu dengan pak Jokowi,” ungkapnya.
PDIP sendiri, diakui Hasto siap bila kadernya dipilih presiden Jokowi menjadi menjadi menteri. Berapapun jumlahnya. Sebab, partainya sudah melakukan regenerasi secara berjenjang.
Namun, dia menolak menjawab pertanyaan wartawan jumlah nama yang disetorkan ke Jokowi. Hasto berkilah persoalannya bukan pada setor nama. Namun, nama calon menteri harus sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh presiden.
“Mereka harus menguasai permasalahan pada kementeriannya nanti. Untuk itu, calon menteri harus punya leadership, kualitas dan kemampuan kerjasama dengan presiden. Tak boleh menteri dijadikan alat untuk mrncalonkan presiden di pilpres nanti,” paparnya. (bm)
