SURABAYA, PETISI.CO – Pj Gubernur Jawa Timur (Jatim) Adhy Karyono membuka pelatihan kepemimpinan nasional (PKN) tingkat II angkatan XIV tahun 2024 di Sasana Wiyata Praja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jatim, Selasa (28/5/2024).
Diikuti 60 orang peserta dari kementerian lembaga RI, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota di luar Jatim dan Pemerintah Kabupaten Kota di Jatim PKN Tk II ini dilakukan menggunakan metode blended learning selama 107 hari efektif.
Saat membuka PKN Tk II, Adhy mendorong ASN peserta pendidikan untuk menciptakan gagasan inovatif untuk menjawab tema transformasi tata kelola pemerintahan dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan.
“Jatim sangat fokus untuk penurunan kemiskinan, kita masih dua digit, target berikutnya harus di bawah sepuluh persen. Dan tentu ini in line karena semua perubahan itu berawal dari pimpinan dinas, pimpinan bidang yang mampu melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di bidang kemiskinan,” ucapnya.
Menurutnya, tema yang diangkat kali ini sejalan dengan salah satu fokus reformasi birokrasi (RB) tematik yang digagas oleh Kementerian PAN RB yaitu pengentasan kemiskinan. Sementara itu, Jatim sendiri termasuk menjadi proyek percontohan pelaksanaannya.
“Provinsi Jawa Timur berhasil menurunkan prosentase kemiskinan ekstrem sebesar 3,58 persen. Pada tahun 2020 persentasenya sebesar 4,4% menjadi 0,82% pada maret 2023,” ungkapnya.
Dalam rencana pembangunan jangka menengah, lanjutnya, target kemiskinan yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah 7 – 8 %. Sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sesuai instruksi presiden no 4 tahun 2022 memandatkan untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.
“PRnya tahun 2024 ini kemiskinan ekstrem di jawa timur harus 0 persen, dan harus tuntas di akhir tahun ini. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah harus melakukan intervensi,” jelasnya.
Intervensi itu, diantaranya, melalui pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong kemiskinan serta tentunya mengendalikan kondisi ekonomi makro.
“Dalam penerapan intervensi tersebut, ketepatan sasaran dan keterpaduan program serta sinergi multipihak tentunya menjadi hal penting,” tandasnya.
Menurutnya, ada beberapa faktor yang harus dilakukan untuk memudahkan pencapaian target penurunan kemiskinan salah satunya pemetaan data kemiskinan di wilayahnya. Harus ada satu data terintegrasi yang bisa memetakan siapa, dimana dan apa kebutuhannya orang miskin di wilayah tersebut.
“Ini yang membuat kita benar-benar tidak targeted menghadapi persoalan itu, programnya banyak dari pusat, dari provinsi dari kabupaten tapi tidak targeted,” ujarnya.
Untuk mengukur capaian atas pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Adhy menyebut harus ada suatu ukuran yang dipedomani. Saat ini, Indonesia masih mengacu pada pengukuran absolute poverty line.
Yang mana penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang pengeluarannya di bawah garis kemiskinan tertentu. “Institusi yang menghitung kemiskinan secara official adalah badan pusat statistik,” ucapnya.
Plt Kepala Lembaga Administrasi Negara RI MTaufiq, mengapresiasi kehadiran Pj Gubernur dan dukungan bagi Pelatihan Kepemimpinan Nasional. Pelatihan kepemimpinan memiliki makna yang sangat besar dimana ada sebuah kepercayaan yang mendasari bahwa pemimpin itu ada karena dibentuk, dibangun dan dididik.
“Pemimpin itu ada karena dibangun, diasah bakat dan potensinya. Semua bisa dipelajari, semua bisa dibentuk dan dilatih untuk menjadi seorang pemimpin. Oleh karena itu, perlu juga pemimpin yang mampu mengelola perubahan utamanya di era digitalisasi sekarang ini,” ujarnya. (bm)
