JOMBANG, PETISI.CO – Pelantikan dan pengambilan sumpah penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang oleh Pjs Bupati Jombang, dihadiri oleh Ketua DPRD, Asisten, Kepala OPD, Kepala Bagian dan Camat, Rabu (4/4/18) malam. Bertempat di ruang Bung Tomo Kantor Pemerintah Kabupaten Jombang.
Pjs Bupati Jombang, Setiajit ketika dikonfirmasi awak media menyampaikan Sekda Kabupaten Jombang, Ita Triwibawati resmi pensiun dini pada tanggal 1 April 2018. Untuk mengisi kekosongan Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, kami mengajukan lima nama kepada Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Akhirnya Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda) Jombang Ikhsan Gunajati disetujui sebagai penjabat Sekda Jombang.
“Semua memiliki kepangkatan yang sama, umur juga relatif sama, lalu kami juga minta pertimbangan dari Pak Gubernur, dari BKD Propinsi, semua proses kan sudah kita lakukan,” jelasnya.
Setiajit menambahkan selain mampu bekerja secara cepat dan sudah melalui tahapan sesuai prosedur, pelantikan Ikhsan Gunajati sebagai penjabat Sekda Jombang tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 3 tahun 2018 bahwa penjabat melaksanakan tugas sesuai atau sama dengan penjabat definitif, tetapi dengan batas waktu tertentu.
“Dalam waktu tiga bulan ini, kita akan mengisi kekosongan pejabat-pejabat eselon dua ada 12, termasuk pak Sekda. Kita juga mendapatkan persetujuan dari Mendagri, atau dirjen otonomi daerah,” ujar Setiajit.
Lanjut Setiajit, untuk pengisian12 kekosongan jabatan di lingkungan Pemkab Jombang, akan dilakukan secara terbuka dengan model assessment, nanti akan dilakukan oleh pemerintah provinsi. Di provinsi ada tim assessment bagus sudah diakui oleh nasional, karena timnya dari Perguruan Tinggi dan BKN. “Selanjutnya pejabat pemerintah provinsi bekerjasama melakukan assessment terhadap seluruh calon pejabat eselon dua,” tegasnya.
Setiajit menegaskan, Sekda di dalam pemerintahan sangat penting karena Sekda merupakan ketua tim anggaran, sehingga pemerintahan bisa berjalan lancar, dan tidak menghambat reformasi birokrasi. Sekda itu Satminkal (Satuan Administrasi Pangkal). Jadi kalau Pemerintahan Kabupaten tidak ada satminkal, Pemerintahan Kabupaten bisa kacau semua dan amburadul, pungkasnya. (rahma)
