PETISI.CO
Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto menerima penghargaan LPPD diserahkan Gubernur Khofifah.
PEMERINTAHAN

Pjs. Bupati Trenggalek Terima Penghargaan LPPD

TRENGGALEK, PETISI.CO – Pjs Bupati Trenggalek, Benny Sampirwanto menerima penghargaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dari Kemendagri yang diserahkan langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, di Gedung Negara Grahadi, Jumat (16/10/2020).

LPPD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Trenggalek Tahun 2020 ini merupakan hasil pelaksanaan pertanggungjawaban tahun 2018, yang dievaluasi tahun 2019, dengan penyerahan penghargaan dilaksanakan tahun 2020.

Nilai LPPD Pemkab Trenggalek sebesar 3.4624 dengan predikat sangat tinggi, yang menduduki ranking 4 terbesar di Jawa Timur, setelah Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan.

Menjawab pertanyaan media tentang arti penghargaan LPPD bagi Trenggalek, Pjs Bupati Benny Sampir Wanto mengatakan penghargaan yang diperoleh karena kinerja bagus ASN dan non ASN di Pemkab Trenggalek ini agar dijadikan milestone bagi pegawai di Kabupaten Trenggalek untuk selalu  memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat di Trenggalek.

Penghargaan, lanjut mantan Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Pemprov. Jatim ini, hendaknya tidak menjadikan para pegawai Pemkab Trenggalek merasa puas diri, tetapi sebaliknya, senantiasa membuat inovasi-inovasi pelayanan terbaik untui masyarakat.

LPPD Jatim Nilai Tinggi

Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa,  mengucapkan terima kasih kepada seluruh bupati dan walikota se-Jatim, karena sinergi visi misi serta komitmen yang bagus antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kab/Kota di Jatim akhirnya Jawa Timur memperoleh nilai LPPD sangat memuaskan.

Nilai antar daerah  di Jatim sendiri, lanjutnya, sangat tinggi dan tidak terpaut jauh satu dengan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah Indar Parawansa juga menyinggung omnibus law, diantaranya terkait sertifikasi halal.

“Sertifikasi halal tidak tersentralisasi, tetapi diserahkan kepada MUI Prov dan Kab/Kota atau diserahkan kepada daerah” ujar gubernur wanita pertama di Jatim ini.

Badan hukum pesantren, lanjutnya, tidak diatur dalam omnibus law. Artinya pendirian pesantren cukup mendaftar, tidak meminta ijin.

Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah juga berpesan agar para bupati/walikota mengantisipasi ramalan hidrometrologi dimana curah hujan dapat lebih besar 40% dibanding biasanya. “Kondisi tsb perlu antisipasi,” ucapnya.(par)

terkait

Boleh Beroperasi, RHU Harus Perhatikan Juknis Perwali

redaksi

Pemkab Bondowoso Rehab Sepuluh RTLH di Desa Rejo Agung

redaksi

Bupati Diminta Bantu Perlancar Pembangunan PLTD di Kep Sumenep

redaksi
Open

Close