BATU, PETISI.CO – Dalam rangka pengamanan hari raya Idul Fitri 1444H/2023 di wilayah hukum Polres Batu, Polres Batu bersama Pemerintah Kota Batu menggelar “Rapat Koordinasi Operasi Ketupat Semeru 2023” di Balai Kota Among Tani, Jumat (14/4/2023).
Rapat koordinasi gabungan ini diikuti oleh Polres Batu, Dishub, BPBD, Satpol PP, Kemenag, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, PHRI, serta Lurah Kota Batu. Rapat juga diikuti secara langsung oleh Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, dan Kapolres Batu, AKBP Oskar Syamsuddin.
Rencananya, Polres Batu bersama jajaran akan melaksanakan operasi “Ketupat Semeru 2023” selama 14 hari, mulai 18 April hingga 1 Mei 2023, dengan mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dalam rangka mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif dan aman.
AKBP Oskar Syamsuddin, mengatakan, pihaknya akan terus berupaya melakukan tugas dan tanggungjawab sepenuhnya terkait operasi ini.
“Kita semua mewaspadai semua kerawanan dan potensi yang bisa terjadi. Dari masing-masing, tentunya mempersiapkan hal-hal seperti sarana prasarana dan perlengkapan,” kata Oskar.
Beberapa kerawanan yang menjadi sasaran operasi diantaranya kerumunan orang yang melakukan kegiatan mudik, berwisata, berbelanja, takbir keliling, hingga potensi kerawanan dari benda seperti ranmor, mercon, miras, narkoba hingga rambu lalu lintas.
“Penegakan hukum harus tetap dilaksanakan guna cipta kondisi dalam kegiatan operasi. Penindakan bisa langsung maupun tidak langsung, sinergi antara satlantas dan dishub sangat penting untuk memetakan potensi kerawanan,” imbuh Oskar.
Sementara itu, Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menjelaskan, Kota Batu menjadi salah satu tujuan wisata yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, diperlukan penguatan-penguatan bersama untuk menjaga kamtibmas.
“Masyarakat dari banyak penjuru akan datang ke Kota Batu, maka kita perlu melakukan penguatan-penguatan bersama agar masyarakat merasa aman dan nyaman,” kata Aries.
Menurut Aries, perlu dilakukan pula update informasi secara realtime tentang aktifitas kemacetan hingga kapasitas tempat wisata yang sudah penuh. Ini agar masyarakat dan petugas bisa melakukan langkah-langkah strategis, untuk mengatasi kemacetan dan kepadatan wisatawan. (eka)
