Presiden Tegaskan tak Akan Intervensi Proses Hukum Ahok

oleh
Joko Widodo di acara Munas Alim Ulama dan Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan, di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi,

JAKARTA, PETISI.CO – Presiden Joko Widodo menegaskan sekali lagi, jika dirinya tidak akan melakukan intervensi terhadap kasus yang menimpa mantan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun dirinya berharap, masyarakat untuk bersabar karena proses hukum sedang berjalan, terkait kasus dugaan penistaan agama tersebut.

“Saya ingin mengingatkan jika proses sudah dilakukan penegak hukum, bahkan sebelum demo terjadi. Saya tidak akan intervensi apapun dengan proses hukum. Jadi sabar !,” ujarnya saat berpidato di acara Munas Alim Ulama dan Rapimnas Partai Persatuan Pembangunan, di Asrama Haji Pondok Gede Bekasi, Minggu (13/11/2016).

Presiden juga berharap, masyarakat tetap mengutamakan persatuan dan kebersamaan, menjaga prinsip yang sudah ditetapkan negara.

Apalagi, kata Presiden, media sosial dalam minggu ini isinya saling hujat, fitnah, memaki. Padahal ajaran Nabi adalah akhlakul karimah, mengajak semua untuk mendinginkan.

“Bukan di media isinya bunuh! Bantai! Ini bukanlah cara yang Islami,” katanya.

Karena itulah, PPP berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan Presiden dan meminta kepolisian dapat menjalankan tugas dengan profesional sesuai amanat UU. Polri harus segera menuntaskan proses hukum kasus penistaan Al Qur’an yang diduga dilakukan Ahok.

Sekjen PPP – Romahurmuzi mengatakan, komitmen pemerintah terhadap PPP itu terlihat dari penganugerahan gelar pahlawan kepada Kyai As’ad Syamsuddin Arifin selaku pendiri PPP dan Rois Am NU. Karena itulah Romi mempertanyakan, komitmen sejumlah ulama di Indonesia tentang Pancasila.

“Apakah Islam sebagai mayoritas mampu mengayomi atau sebaliknya, akan menolak negara pancasila?,” tegasnya.

Menurutnya, kisah perjuangan Islam bagi negara ini bukan hanya saat ini saja. Islam sudah turut berjuang merebut kemerdekaan bangsa ini. Romi menyebut tokoh islam seperti Agus Salim, Ki Hajar Dewantoro, Pangeran Diponegoro maupun Kyai Taha Muntaha.

“Sebelum kemerdekaan para santri dan ulama adalah perebut kemerdekaan Indonesia dan sekarang terus mengisinya,” ujar Romi.

Bila sekarang  ada yang merusak pancasila, maka perlu dipertanyakan. Sementara bagi PPP, NKRI dan Pancasila sudah final.

“Sangat disayangkan jika ada gerakan yang akan mengganti pancasila,” katanya.

Karena itulah pihaknya berharap, Presiden Jokowi mampu membawa Indonesia  bertahan dengan ke- Bhinneka Tunggal Ika-annya.(sdk)