SURABAYA, PETISI.CO – Pekerjaan proyek saluran lelang cepat dari Dinas Pemukiman Cipta Karya yang dimenangkan PT Jatim Prasarana Utama di kantor Unit Pelayanan Lelang (ULP) Pemkot Surabaya, sangat terlihat ganjil, diduga ada permainan yang dilakukan oknum tertentu.
Dalam proyek saluran senilai Rp 2,7 M yang berada di kawasan Jl. Salak, wilayah Tambaksari ini disinyalir tanah bekas galian belum juga dilangsir ke luar lokasi.
Selain itu juga tidak terpasangnya rambu police line, serta papan nama. Ini menunjukkan kalau kontraktor sembrono dan merasa kebal akan peraturan yang ada.
Padahal, akibat kesembronoan pihak kontraktor ini, masyarakat yang dirugikan. Selain mengganggu lalu lintas jalan, beberapa tukang becak yang melintas mengaku protes.
“Akibat kondisi tanah bekas galian yang dibiarkan berserakan, kami harus turunkan penumpang kalau melintas,” protes beberapa tukang becak di lokasi.
Awang dari Dinas Pemukiman, Rabu (9/05/2018), dionfirmasi terkait adanya keluhan pengguna jalan, khususnya tukang becak saat melintas di lokasi proyek yang terganggu galian tanah, berjanji akan menindaklanjutinya.
“Siap mas, sudah saya sampaikan ke Bu Dina, biar ada tindakan tegas,” ujarnya.
Anehnya, komentar yang disampaikan di Dinas Pemukiman antara kasi dan rayon timur ini berbeda pendapat dan terkesan saling tuding.
Sementara, dikonfirmasi Senin (7/05/2018), Joko selaku rekanan kontraktor, terkait proyeknya, berusaha menghindar.
“Proyek itu sudah ada penandatangan kontraknya tanggal 28 April 2018 lalu, dan kalau soal lainnya saya tidak tau, karena dulu yang menawar anak buah saya,” ujar Joko pada petisi.co.
Terpisah, Kepala Pengawas Rayon Timur Anton saat dikonfirmasi terkait keluhan masyarakat dan pelangaran yang ada di lokasi proyek, juga berusaha menghindar. “Ini kontraktornya dan nomor teleponnya,” ujar Anton.(nar)
