SURABAYA, PETISI.CO – KONI Jawa Timur (Jatim) menggelar Rapat Kerja Provinsi (Rakerprov) 2022 di Hotel Mercure, Surabaya, Senin (30/5/20220. Rakerprov yang berlangsung selama satu hari itu, membahas beberapa program kerja di tahun 2023 mendatang.
Ketua KONI Jatim, M Nabil menjelaskan forum rakerprov ini membahas banyak hal. Selain mengevaluasi kegiatan sebelumnya, juga membahas penetapan calon tuan rumah porprov ke 8, pengesahan cabang olahraga (cabor) yang menjadi anggota KONI. Porprov berikutnya harus mendapat perhatian, karena di tahun 2024 dikhawatirkan berbenturan dengan PON.
“Yang pasti sejak menjadi keputusan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa ada perubahan pelaksanaan porprov menjadi dua tahun sekali. Yang pasti, porprov Jatim adalah porprov yang selalu memutuskan tidak boleh diikuti atlet-atlet yang pernah bertanding di even-even berlevel nasional,” katanya.
Selain itu, menurutnya, rakerprov juga membahas pelaksanaan proprov 2022 secara terencana. Porprov VII akan dibuka 25 Juni dan berakhir 3 Juli. “Awalnya, berakhir 3 Juli. Namun, bu gubernur meminta ditutup 2 Juli, karena akan menunaikan ibadah Haji tanggal 4 Juli,” ungkapnya.
Yang tak kalah menariknya porprov 2022, lanjutnya, awalnya mengadakan gebyar porprov “road bike tour” di empat kabupaten yang menjadi tuan rumah porprov. Yaitu, Jember, Lumajang, Situbondo dan Bondowoso.
Di setiap titik kabupaten itu, akan dilaksanakan pameran UMKM. “Bupati Lumajang dan Jember menyiapkan destinasi wisata gratis dan disiapkan angkutan gratis pula,” tegasnya.
Berkaitan dengan Jatim Bangkit ini, Nabil menyebut tidak saja bangkit dalam bidang ekonomi yang digalakkan oleh gubernur Khofifah, tapi juga Jatim bangkit di bidang olahraga. Ini baru pertama kali ada kegiatan olahraga diiringi dengan kegiatan UMKM.
“Ini model baru kegiatan olahraga campur dengan UMKM yang kita sebut dengan sport industri. Ada juga sport tourism, dimana kegiatan olahraga diiringi dengan wisata,” tandasnya.
Karena itu, Nabil meminta kepada bupati setempat untuk menyiapkan pameran yang diikuti oleh UMKM di daerahnya. Misalnya, pameran UMKM di Jember, pesertanya harus UMKM dari Jember. “Ini pameran, bukan bazar. Jadi, tidak boleh ada UMKM luar daerah yang mengikuti pameran UMKM di empat kabupaten itu,” jelasnya. (bm)
