Rakor TKPK Untuk Persiapan Evaluasi PPD Tahun 2021

oleh -96 Dilihat
oleh
Bupati Bondowoso, Salwa Arifin saat memberikan sambutan.

BONDOWOSO, PETISI.CO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso gelar rapat koordinasi bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta persiapan evaluasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2021, Rabu (3/2/2021) di pendopo kabupaten.

Dalam laporannya, Wakil Bupati sekaligus ketua TKPK Bondowoso, Irwan Bachtiar Rahmat, menyampaikan, bahwa Gerakan Tanggap Peduli Masyarakat Miskin (Tape Manis) di Kabupaten Bondowoso, merupakan jawaban keluh kesah dari warga masyarakat miskin yang tidak tercover baik dari APBD, APBD I, maupun APBN.

Sejauh ini banyak warga miskin utamanya yang mengeluh sakit yang tidak terakses kan di bidang kesehatan.

“Ini merupakan salah satu janji kampanye kami bagaimana warga miskin yang tidak tercover di APBD bisa tertangani. Baik dalam akses pendidikan, kesehatan dan layanan lainnya,” ujarnya.

Menurutnya, alangkah dosanya para pemimpin mengabaikan ini semua. Itulah yang kita sadari sehingga bupati menginstruksikan bagaimana visi misi pemerintahan ini terjemahkan dalam konsep maupun di RPJMD. Lahirlah tape manis ini yang di launching tanggal 17 Desember 2019. Dan Alhamdulillah bupati sendiri yang melaunching di pondopo ini.

“Gerakan Tape Manis ini adalah konsep pentahilix untuk melaksanakan apa yang menjadi keterbatasan di pemerintah daerah utamanya dari sisi anggaran,” jelas Wabup.

Kami merangkul dari perbankan melalui forum CSR yang dalam hal ini dikomandani oleh bank Jatim dan didukung dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) sehingga berjalan lah program Tape Manis ini.

“Terimakasih kepada Ny. Fitri selaku kepala bank Jatim Bondowoso telah membentuk forum CSR yang selama ini membantu Baznas,” ungkapnya.

Dan kita juga perlu disampaikan pula, bahwa fasilitasi pengaduan warga miskin melalui posko Tape Manis sepanjang tahun 2020 sudah mencapai 1342 pengaduan. Dan ini rata-rata warga miskin yang mengalami musibah dalam hal ini sakit. Dari 1342 pengaduan yang diterima langsung dilakukan survei lapangan. Dari tim survei posko Tape Manis, rata-rata mereka tidak masuk di dalam jaminan dan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

“Ini yang menjadi dasar kita sehingga beberapa pengaduan sudah ditindaklanjuti. Baik layanan kesehatan rumah sakit di Bondowoso hingga di Surabaya. Kita juga bekerja sama dengan rumah pasien di Surabaya. Dan itu semua gratis,” ungkapnya.

Untuk bidang kesehatan pengaduan jaminan persalinan (Jampersal) 76,8 persen atau 1031. Pengaduan untuk surat jaminan pelayanan atau sjp kesehatan 16,5 persen atau 227 pengaduan. Pengajuan kartu Indonesia sehat (KIS) 2,98 persen atau 40 pengaduan.

Pengajuan rumah tidak layak huni (RTLH) 1,2 persen atau 16 pengaduan. Selebihnya pengaduan tentang alat bantu aktivitas bagi penyandang disabilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP), bantuan peralatan wirausaha, bantuan pembuatan kartu Program Keluarga Harapan (PKH) dan pendampingan rumah sakit jiwa.

“Awal mula SJP kesehatan ini masih diperbolehkan tapi diperjalanan waktu tidak diperbolehkan lagi oleh kementerian keuangan. Sehingga ini yang membuat repot bagi kami,” urainya.

Lebih lanjut Wabup, menyebutkan, kalau melihat langsung pengaduan yang ada di posko Tape Manis dan begitu pula terima laporan dari tim survei, kami tidak kuat menahan haru, karena mereka rata-rata sudah tidak berdaya. Akhirnya muncullah namanya Bondowoso Bersedekah.

“Jadi Bondowoso Bersedekah ini bukan mengambil alih dari kewenangan Baznas. Kami ketika itu bergerak secara spontanitas dan dimotori oleh Bappeda. Begitu ada pengaduan warga miskin dan mereka harus dilakukan rujukan ke rumah sakit. Kalau tidak nyawa taruhannya,” ungkapnya.

Munculnya nama Bondowoso Bersedekah ini, itupun kami tidak menggangu apa yang disampaikan melalui di media yang katanya persentase dari gaji dan sebagainya. itu tidak ada.

“Kami hanya spontan siapa yang mau menyumbang waktu itu bagaimana untuk membantu warga kita yang tidak berdaya. Ini semata-mata yang kita lihat. Tidak ada tendensi lain,” tambahnya.

Sementara Bupati Bondowoso Salwa Arifin, mengucapkan terima kasih kepada ketua TKPK yang telah melaporkan tentang kegiatan-kegiatan gerakan Tape Manis ini yang dapat apresiasi dari masyarakat.

“Tentunya dirasakan oleh masyarakat sehingga mengagumi dengan keberadaan gerakan Tape Manis ini,” ucapnya.

Di samping itu, Salwa Arifin yang disebut-sebut orang nomor satu di Bondowoso, menyebutkan, bahwa gerakan Tape Manis ini sempat menjadi polemik. Bahkan viral menjadi Bondowoso Bersedekah.

“Mungkin karena perhatiannya sehingga ada yang menanggapi dengan berlebihan, bahkan ada agak kurang baik,” cetusnya.

Bersedekah ini dianjurkan kepada siapapun. “Tidak hanya orang kaya. Sekalipun tidak kaya itu juga harus bersedekah,” tandasnya.

Tampak hadir dalam acara tersebut, diantaranya, sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, anggota komisi III DPRD Bondowoso, kepala bank Jatim, tokoh agama dan masyarakat serta pengurus Baznas. (tif)

No More Posts Available.

No more pages to load.