BOJONEGORO, PETISI.CO – Kabupaten Bojonegoro menjadi tuan rumah dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Optimalisasi Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) di Provinsi Jawa Timur bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Kegiatan yang digelar Selasa (12/12/2023) di Pendopo Malowopati ini menekankan penanganan kemiskinan perlu sinergisitas antara pusat dan daerah.
Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nunung Nuryartono mengatakan, rakorda ini menjadi agenda tak terpisahkan dari upaya penanganan kemiskinan ekstrem.
Langkah koordinasi di Provinsi Jawa Timur, utamanya di kabupaten/kota ini agar langkah yang dilakukan bisa menyasar obyek dengan betul hingga 0 persen kemiskinan ekstrem di 2024.
“Bapak Presiden optimis di 2024. Kami menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran baik dari Kabupaten Bojonegoro dan Provinsi Jawa Timur dan beberapa daerah lainnya bisa menjadi pembelajaran kepada daerah lainnya,” ucapnya.
Pihaknya juga menyampaikan penghargaan kepada Bojonegoro karena memiliki satu mekanisme yaitu Damisda yang merupakan kumpulan beberapa data dari DTKS, P3KE, dan BPS sebagai indikatornya. Hal ini bentuk keterpaduan dan sinergisitas. Ia menekankan perlunya kesamaan langkah menuntaskan kemiskinan ekstrem.
“Inovasi-inovasi daerah untuk lakukan kevalidan data itu luar biasa. Kita melaksanakan konvergensi program yaitu penurunan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan kantong kemiskinan,” jelasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya mempercepat pengentasan kemiskinan yang menjadi tantangan dari Presiden, utamanya kemiskinan ekstrem. Dimensi kemiskinan yang banyak menunjukkan penanganan tidak bisa ditangani satu lembaga tapi harus ada sinergi pusat dan daerah.
Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bojonegoro sudah mengalami penurunan signifikan begitu juga kemiskinan ekstrem. Ini merupakan hasil kerja sama seluruh pihak. Sementara dari sisi pembuatan kebijakan perlu ada penguatan lebih lanjut. Dengan hadirnya deputi, bisa bersama-sama merumuskan kebijakan di 2024 untuk mempercepat pengentasan kemiskinan.
“Di akhir tahun kita lakukan penebalan, ada penambahan untuk keluarga miskin dalam bentuk bansos. Hal ini akan dilanjutkan di 2024. Kemudian menambah dan menerbitkan BLT tembakau. Di provinsi sudah lakukan hal yang sama,” jelasnya.
Tantangan utama, lanjut Pj Bupati Adriyanto, ialah mengenai data. Data menjadi hal penting, sebab data semakin baik pengentasan kemiskinan juga semakin baik. Kabupaten Bojonegoto memiliki Data Kemiskinan Daerah (Damisda). Data tersebut sebagai target penajaman program termasuk kemiskinan ekstrem.
“Mengenai regulasi juga menjadi perhatian. Terkait hibah misalnya. Sebab ini bersifat simultan sampai masyarakat dinyatakan mandiri. Nanti dilanjutkan kunjungan desa yang terdampak intervensi program pengentasan kemiskinan ekstrem. Semoga menjadi bagian ikhtiar menangani kemiskinan di Indonesia,” pungkasnya.
Dalam kegiatan ini, para peserta Rakorda berkesempatan mengunjungi stan UMKM Kabupaten Bojonegoro, penyerahan bansos anak yatim, anak piatu dan anak yatim piatu terlantar non panti. Selain itu, mereka juga disuguhi penampilan Tarian Selamat Datang dari Duta Tari Disbudpar Kabupaten Bojonegoro.
Hadir dalam kegiatan ini Bupati/Walikota se-Jawa Timur, Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur mewakili Wakil Gubernur Jawa Timur, jajaran staf ahli dan forkopimda, pejabat tinggi madya Kemenko PMK RI, Bappeda se-Provinsi Jatim, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta tamu undangan. (guh)
