Rapat Paripurna DPRD Mojokerto, Penyampaian Nota Penjelasan Bupati atas KUPA dan PPAS TA 2024

oleh -87 Dilihat
oleh
Rapat Paripurna DPRD Mojokerto

MOJOKERTO, PETISI.CODewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mojokerto menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati Mojokerto atas rancangan  perubahan kebijakan umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2024 di ruang rapat Graha Whicesa DPRD kabupaten Mojokerto , Rabu ( 10/7/2024)

Rapat paripurna dipimpin wakil ketua DPRD, Hj Setia Puji Lestari juga ikut hadir Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati, Sekdakab Teguh Gunarko berserta kepala OPD, camat dan forkopimda.

Dalam pemaparannya Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati menjelaskan tentang rancangan perubahan kebijakan umum anggaran dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024.

Terkait kondisi global yang belum menentu yang akan mempengaruhi kondisi ekonomi makro nasional dan regional serta perkembangan kondisi inflasi dearah yang masih dinamis tapi dengan tekad untuk mewujudkan Kabupaten Mojokerto makmur dan semakin sejahtera.

Guna menjalankan seluruh manejemen keuangan daerah yang telah diamanatkan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mutlak harus dijalankan oleh pemerintah daerah, yang sebelumnya di atur dalam peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan identifikasi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah yang terjadi dalam pelaksanaannya.

“Penyempurnaan ini dilakukan untuk menjaga tiga pilar tata pengelolaan keuangan daerah yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif,” paparnya.

Lanjut bupati, rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2024 diajukan dalam rangka proses perbaikan atas penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Mojokerto tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 disusun dengan berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perubahan rencana kerja pembangunan dearah ( P-RKPD) kabupaten Mojokerto  tahun anggaran 2024.

Sebagaimana kita pahami bersama rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Mojokerto tahun 2021-2026 menetapkan visi dearah terwujudnya kabupaten Mojokerto yang maju, adil dan makmur melalui penguatan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta transformasi ekonomi yang inklusif, dan gambaran secara singkat perubahan anggaran yang kami ajukan sebagai berikut:

Proyeksi pendapatan daerah dari sumber keuangan daerah tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 59 miliar 113 juta 718 ribu 954 rupiah atau sebesar 225 persen dari APBD induk kenaikan tersebut di peroleh dari kelompok pendapatan asli daerah sebesar 25 miliar 425 juta 269 ribu 815 rupiah yang mana kenaikan tersebut bersumber dari retribusi kesehatan pada BLUD sedangkan untuk pajak dearah tidak mengalami kenaikan, serta kenaikan pada kelompok pendapatan  transfer sebesar 33 miliar 688 juta 449 ribu 139 rupiah.

Bupati Ikfina berharap kepada tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif agar dapat melaksanakan pembahasan sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Tentunya dengan pembahasan ini dapat tercipta kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai mitra pembangunan,” pungkas Bupati Mojokerto Hj Ikfina Fatmawati. (ng)

No More Posts Available.

No more pages to load.