KEDIRI, PETISI.CO – Ratusan Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kediri mendatangi Kantor Pendopo Kabupaten Kediri berada dia Alon-Alon Kota Kediri, Jum’at (26/7/2019).
Ratusan Kepala Desa yang hanya diwakili satu kecamatan satu Kepala Desa bertemu dengan Ketua TP3 H. Sutrisno yang didampingi Kabag Hukum, Inspektorat dan DPMPD Kabupaten Kediri, serta Camat Kras, Gampengrejo, Banyakan, Grogol dan Camat Wates.
Pertemuan di Kantor Pendopo Alon – Alon digelar dikarenakan, sebelumnya aksi ratusan kepala desa ke Kantor Bupati, mengetahui jika jadwal Pilkades di 35 desa bakal digelar 26 Agustus mendatang.
Sehingga, ratusan kepala desa menolak jadwal tersebut. Mereka menolak dan menuntut agar pelaksanaan Pilkades Kabupaten Kediri digelar serentak tahun ini.
Usai pertemuan dengan Tim Pemda Kabupaten Kediri, H. Hariamin Kepala Desa Jambean Kecamatan Kras mengatakan, hasil dari pertemuan pertemuan dengan Keptua TP3 H. Sutrisno belum ada hasilnya.
“Kami menuntut wajib pelaksanaan Pilkades serentak pada tahun 2019. Sementara, kami masih menunggu kepastian dari pihak Universitas Brawijaya, dan akan ada pertemuan lagi Rabu (31/7/2019). Harapan kita sebagai kepala desa bisa dilaksanakan Pilkades serentak tahun 2019,” tegas H. Hariamin.
Terpisah Abdul Hamid Kepala Desa Kwadungan kepada awak media mengatakan, perwakilan yang masuk di dalam forum pertemuan dengan tim Pemkab Kediri, dibatasi untuk perwakilan satu kecamatan satu kepala desa.
“Sehingga, teman-teman banyak yang tidak masuk, hanya menunggu di depan kantor pendopo alon-alon Kabupaten Kediri,” ucapnya.
Hasil dari forum tersebut, bahwasanya untuk jawaban terkait dengan fenomena ‘Pilkades Serentak’ yang saat ini, lagi menghangat di Kabupaten Kediri.
Yang nanti dijadwalkan atau dijanjikan lagi pertemuan selanjutnya pada hari Rabu (31/7/2019).
Apakah yang 250 Kepala Desa itu, bisa melaksanakan kontestasi pilkades serentak di tahun 2019?
Untuk yang 35 Kepala Desa juga menunggu kepastian sampai dengan Rabu (31/7/2019). Apakah nanti yang 35 Kepala Desa itu lanjut atau dilaksanakan serentak dengan 250 desa.
“Kami dari seluruh Kepala Desa tentunya sangat mengharapkan untuk pelaksanaan Pilkades serentak bisa dilaksanakan 250 desa yang ada di Kabupaten Kediri,” terangnya.
Dia menuturkan, jangan sampai nanti menimbulkan gejolak, tentunya kita ingin membangun dengan baik di Kabupaten Kediri.
“Karena kita juga tahu bahwa di beberapa kabupaten juga sudah melaksanakan Pilkades secara serentak,” imbuhnya.
Menurut Hamid, kalau di Kabupaten Kediri tidak dilakukan secara serentak, dikhawatirkan terjadi kegaduhan, karena memang bagaimanapun ini adalah merupakan hak dari desa untuk melaksanakan Pilkades pada tahun 2019.
“Karena mengingat ada sekitar 250 Kepala Desa nanti yang masuk purna bhakti yang habis di tahun 2019. Dan itu sudah diketahui bersama dan sudah menjadi scedule sebenarnya kalau mau jujur, itu sudah diagendakan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri terkait pilkades serentak,” beber Hamid.
Kades Kwadungan menegaskan, kenapa secara tiba-tiba ada 35 desa yang akan melaksanakan pilkades serentak di Kabupaten Kediri.
Hal ini juga menjadi tanda tanya besar, bagi temen-teman, terutama Kepala Desa yang habis masa bhaktinya di tahun 2019 ini.
“Kita hanya ingin pelaksanaan Pilkades serentak tahun ini, dengan begitu akan muncul atau menghasilkan Kepala Desa yang difinitif. Sehingga, di Kabupaten Kediri tidak terjadi Pejabat Sementara (PJs) sedemikian banyaknya. Kalau diprosentase sekitar 63 persen,” urainya.
Ia menambahkan, kalau sampai terjadi molor tidak dilaksanakan Pilkades serentak tahun ini, dimungkinkan bisa-bisa Pilkades dilaksanakan pada tahun 2022.
“Kalau mengacu Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 terkait dengan periodesasi Pilkades, maksimal pelaksanaan Pilkades hanya bisa dilakukan 3 kali selama masa bhakti Bupati Kediri,” pungkasnya.(prijo)
