Puskesmas Harus Jadi Poros Sentral Pembangunan Kesehatan
JOMBANG, PETISI.CO – Pjs Bupati Jombang Setiajit SH. MM melakukan koordinasi revitalisasi Dinas Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang, Rabu (21/2/2018).
Dalam kegiatan ini juga dihadiri Plt Kepala Dinkes beserta jajarannya, Inspektorat, Plt Kepala Kominfo, Kabag Umum dan Kabag Hukum,
Pjs Bupati Jombang Setiajit SH. MM menyampaikan, pelayanan kesehatan promotif (promosi) dan preventif (pencegahan) harus dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan Posyandu, untuk menuju Jombang Sehat.
“Di Jombang ada 10 pasien yang terkena difteri atau penyakit menular dengan gejala panas tinggi. Obatnya sangat susah dan benar-benar harus ditangani oleh Dinas Kesehatan,” ujarnya.
Lanjut Setiajit, untuk mencegah penyakit Difteri, Pemerintah Kabupaten Jombang melaksanakan imunisasi ori kepada anak usia 0 sampai 19 tahun.
“Kami berharap, imunisasi juga diberikan kepada anak-anak Pondok Pesantren yang selama ini ditolak oleh pengurus Pondok Pesantren,” ujar kalem ini.
Untuk menghindari penyakit DBD, kata Setiajit, harus menggerakkan kelompok jemantik. Pada Bulan Januari dan Februari yang terkena penyakit DBD menurun.
Dinas Kesehatan merupakan pelayanan paling depan, karena urusan pemerintahan yang wajib. “Kita bekerja sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan, disebut fleksibilitas pelayanan. Dinas tinggal mengawasi dan dikaji terus. Rencana kita buatkan Perbub mulai bulan April,” ujarnya.
Kata Setiajit, Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
Sebagai penyelenggara pembangunan kesehatan, Puskesmas bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan tingkat pertama.
Puskesmas memiliki peran yang lebih vital lagi. Kini, Puskesmas sebagai pusat pelayanan kesehatan primer, menjadi pintu gerbang utama dalam pelayanan kesehatan, sehingga setiap kasus penyakit yang dikeluhkan oleh pasien wajib ditangani terlebih dahulu secara komprehensif dan sesuai kompetensinya dari tingkat yang paling dasar, sebelum beralih ke pelayanan sekunder maupun tersier.
“Dengan begitu, penghamburan pembiayaan kesehatan di tingkat pelayanan sekunder dan tersier bisa ditekan seoptimal mungkin,” ujarnya.
Salah satu upaya untuk mengoptimalkan sistem kesehatan dengan revitalisasi, semua Puskesmas di Kabupaten Jombang haruslah memiliki mutu yang terstandarisasi secara nasional, baik dari segi infrastruktur, ketersediaan SDM, pelayanan, dan keterjangkauan, sehingga perannya sebagai pintu gerbang pelayanan kesehatan.
Sedangkan Puskesmas harus menjadi poros sentral dalam pembangunan kesehatan di Jombang. Di Jombang ada 17 Puskesmas ada rawat inapnya dan 17 Puskesmas tidak ada rawat inapnya. Puskesmas tidak ada dokter spesialis untuk operasi dan sudah 70 persen ada Ruang ICU.
Pemerintah Kabupaten Jombang berharap permasalahan di Dinas Kesehatan semoga segera terselesaikan, supaya pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan dengan lancar dan tertib.
“Semua akan dibenahi hardware, printware dan paramedisnya. Ke depan di Jombang harus ODF (Open Defecation Free) tidak buang air besar sembarangan, supaya masyarakatnya sehat semua,” pungkasnya. (rahma)
