PONOROGO, PETISI.CO – Ribuan guru honorer Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam Forum Guru GTT/ PTT membanjiri Aloon – Aloon setempat untuk menggelar aksi dan menyampaikan tuntutanya yang dikemas dengan acara Istighosah dan doa bersama. Sekitar kurang lebih 3000 guru GTT/ PTT dalam aksinya menyampaikan agar nasibnya diperhatikan oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, Kamis (26/9/2018).
Ribuan guru honorer ini selain melakukan doa bersama dan orasi sebagai penyampaian tuntutannya ia juga membuat petisi dengan wujud membubuhkan tanda tangan di kain putih sepanjang 70 meter.
Ketua forum GTT/ PTT Kabupaten Ponorogo, Dwi Wahyu Nugroho disela-sela aksinya menyampaikan bahwa aksi ini bentuk solidaritas menyatukan sikap terhadap kebijakan pemerintah. “Kita menjadi PTT/ GTT ini sudah banyak yang mengabdikan puluhan tahun tidak diberi kesempatan ikut seleksi CPNS. Jadi kegiatan ini murni spontanitas gerakan dari GTT/ PTT intinya menolak kebijakan pemerintah dalam perekrutan atau tes CPNS tahun 2018 yang sangat – sangat merugikan GTT/ PTT karena dari ribuan GTT/ PTT ini ada 50 persen tidak bisa ikut tes karena usia di atas 35 tahun padahal sudah mengabdi puluhan tahun di sekolah dan forum ini kurang lebih anggotanya 3000 GTT/ PTT TK-SD se Ponorogo,” terangnya.
Masih menurut Wahyu terkait bentangan kain putih sepanjang 70 meter tersebut merupakan Petisi dari Forum GTT/ PTT Ponorogo. “Terkait bentangan kain dan pembubuhan tanda tangan itu merupakan penandatangan petisi kepada kebijakan pemerintah agar membuat kebijakan yang adil. Dan perjuangan ini motonya perjuangan tanpa batas jadi selama perjuangan kami berhasil akan terua berlanjut,” pungkasnya.
Salah satu peserta aksi yang enggan namanya ditulis tersebut mengaku sepertinya harapannya sia – sia ketika ada rekrutmen CPNS 2018 pasalnya ia tidak bisa ikut karena usianya ketuaan setahun.
“Kami menuntut dicabutnya moratorium PP no 48 Tahun 2005, dan menolak tes CPNS melalui jalur umur dan dipikirkan kesejahteraan para honorer,” pungkas bu guru yang punya tahi lalat di wajahnya ini.
Wakil Bupati Ponorogo, Soedjarno pun membenarkan jika surat tersebut bukanlah surat pengangkatan. Melainkan landasan agar GTT/ PTT bisa memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka dengan intensif yang dikucurkan dari APBD.
“Kan juga bisa dari dana BOS karena tentu surat penugasan ini jadi landasan utama,” terang Wabup.
“Yang jelas sengan aksi ini Pemda Ponorogo meendukung dan juga akan diagendakan untuk dibahas di paripurna dewan,” pungkas Soedjarno. (mal)
