Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terus mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar naik kelas. Sepanjang 2025, tercatat sebanyak 5.250 UMKM di Kota Pahlawan telah menerima berbagai bentuk intervensi, mulai dari pelatihan pemasaran hingga pendampingan legalitas usaha.
Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menjelaskan bahwa pendampingan difokuskan pada penguatan dasar usaha, seperti pelatihan pemasaran, sertifikasi halal, pendaftaran merek, serta pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Pendampingan kami lakukan secara menyeluruh. Di lapangan sering ditemui pedagang ingin mengurus sertifikat halal, tetapi belum memiliki NIB. Di situlah kami hadir, mendampingi prosesnya satu per satu sampai tuntas,” ujar Mia, Senin (19/1/2026).
Memasuki 2026, Pemkot Surabaya menargetkan pendampingan terhadap 5.250 UMKM, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, Mia menegaskan bahwa fokus tahun ini tidak hanya mengejar jumlah, melainkan peningkatan kualitas produk agar omzet pelaku UMKM ikut meningkat.
“Target kuantitasnya sama, tetapi kami menambahkan penekanan pada kualitas. Pendampingan diarahkan agar UMKM benar-benar bisa meningkatkan omzet dan daya saing,” imbuhnya.
Program tersebut dirasakan langsung manfaatnya oleh para pedagang di Sentra Wisata Kuliner (SWK). Salah satunya Mila Via (48), pemilik stan Angkringan Bestie di SWK Bendul Merisi. Sebagai orang tua tunggal, Mila mengaku sangat terbantu dengan berbagai fasilitas gratis yang disediakan Pemkot Surabaya.
“Saya mulai berjualan dua tahun lalu setelah suami meninggal. Di SWK ini rombong gratis, meja kursi tersedia, listrik, air, sampai Wi-Fi disiapkan pemkot. NIB dan sertifikat halal juga diurus kolektif dan gratis. Ini sangat meringankan,” ungkap Mila.
Selain fasilitas fisik, Mila juga merasakan dampak positif dari berbagai event yang digelar pemerintah kota. Bahkan, stan miliknya pernah meraih juara pertama lomba kuliner antar-SWK dalam kegiatan yang dihadiri Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
“Dulu saya karyawan dengan gaji tetap, sekarang harus berinovasi sendiri. Tapi di sini saya merasa didukung penuh dan tetap punya waktu untuk anak-anak,” tuturnya.
Hal serupa dirasakan M. Zainal Abidin (55), pedagang soto dan mie ayam yang telah berjualan di SWK Bendul Merisi sejak 2007. Meski sempat terdampak penurunan omzet pascapandemi, bantuan rombong, sarana prasarana, serta sertifikasi halal gratis membuat usahanya tetap bertahan.
“Semuanya gratis, dari rombong sampai sertifikat halal. Modal saya tinggal bahan baku saja. Ini sangat membantu kami pedagang kecil,” kata Zainal, yang kini meraih omzet sekitar Rp5 juta per bulan. (dvd)
