SURABAYA, PETISI.CO – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini mengikuti rapat koordinasi (rakor) melalui teleconference bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), KPU RI, dan Bawaslu RI.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bakesbangpol, Irvan Widyanto yang ikut mendampingi Wali Kota Risma saat video conference itu menjelaskan, rapat tersebut untuk menentukan keputusan final penyelenggaran Pilkada.
Artinya, Pilkada akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020 mendatang. Saat ini juga disampaikan, jika tahapan Pilkada itu dilanjutkan pada tanggal 15 Juni 2020.
Lanjut Irvan, pihaknya akan secara intens melakukan koordinasi dengan para stakeholder dalam pembahasan kelanjutan Pilkada tahun ini.
“Namun, sampai saat ini kami masih menunggu juknis (petunjuk teknis) resminya. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi intensif dengan semua stakeholder untuk membahas kelanjutan Pilkada ini, karena juga diminta untuk menyesuaikan dengan berbagai protokol di tengah pandemi Covid-19 ini,” kata Irvan, Jumat (5/6/2020).
Menkopolhukam, KPU, DKPP dan Bawaslu juga memberikan arahan kepada pemerintah daerah untuk mempersiapkan diri menghadapi Pilkada pada Desember nanti.
Tak hanya sebatas itu saja, arahan yang diberikan juga berupa langkah koordinasi dengan pihak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPU) dan Bawaslu daerah masing-masing.
Mengingat kondisi seperti sekarang, tahapan dalam Pilkada akan disesuaikan dengan situasi di tengah pandemi Covid-19, termasuk pada pelaksanaan, anggaran, dan penerapan protokol kesehatan.
“Kita juga diminta untuk berkoordinasi demi merasionalkan kembali anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, apalagi harus disesuaikan dengan protokol kesehatan di tengah pandemi ini,” terangnya.
Ia mencontohkan, penggunaan masker yang harus dilakukan oleh petugas TPS. Sebab, anggaran seperti ini belum tercantumkan di anggaran sebelumnya, sehingga kebutuhan-kebutahan semacam itu diminta untuk dirasionalkan kembali.
“Mungkin juga kampanye dan sosialisasi yang mengumpulkan kerumunan massa juga perlu disesuaikan dengan masa pandemi ini,” jelasnya.
Guna memastikan protokol kesehatan bisa berjalan bersamaan dengan penyelanggaraan Pilkada, sehingga sesuai dengan arahan pemerintah pusat yang disampaikan melalui Mendagri, maka pihak pemerintah kota akan melakukan koordinasi dengan para stakeholder di Kota Surabaya.
Di samping itu, Irvan mengungkapkan, bahwa Mendagri menjelaskan jika beberapa negara sudah dan akan menggelar Pilkada, meski di tengah pandemi Covid-19. Oleh karena itu, di Indonesia juga diminta untuk dipersiapkan karena keputusan Pilkada pada Bulan Desember sudah final.
“Tentunya sekali lagi, harus tetap mengedepankan protokol kesehatan,” pungkasnya. (nan)
