KEDIRI, PETISI.CO – Difungsikanya rumah susun sederhana sistem sewa (rusunawa), di Kelurahan Dandangan, belum mendapat reaksi positif dari warga Kota Kediri. Hal ini terlihat, dari lima twin blok yang ditawarkan, baru dua yang baru difungsikan. Sedangkan, tiga lainnya kini masih mangkrak.
Adapun, jumlah penghuni yang baru masuk, hanya berkisar 150 KK, dengan jumlah total penghuni yang seharusnya bisa mencapai 450 KK, dengan estimasi semua twin blok terisi. Dari jumlah ini, mayoritas penghuni berasal dari empat kelurahan sekitar yang menjadi prioritas utama yaitu, Kelurahan Semampir, Kelurahan Dandangan, Balowerti dan juga Kelurahan Ngadirejo.
Pemicu minimnya daya tarik warga Kota tahu terhadap rusunawa, lantaran lamanya bangunan ini mangkrak. Sehingga, kini ada bangunan yang mulai rusak. Seperti, kerusakan, pada bagian dinding dan bagian kamar serta bagian atap.
Penurunan kualitas bangunan rusunawa ini diakui Pemkot Kediri dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi C DPRD setempat.Tim eksekutif pemkot yang terlibat antara lain, Dinas Perumahan dan Pemukiman Prasarana Wilayah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Rusunawa, yang menjadi bagianya. Kemudian Dinas Kebersihan Pertamanan dan Lingkungan Hidup atau DKPLH, Bagian Hukum, Bagian Pembangunan dan Inspektorat Kota Kediri.
Kepala Dinas Perumahan Permukiman Prasarana Wilayah Kota Kediri,Hadi Wahyono mengakui, kerusakan pada rusunawa terjadi akibat lama tidak difungsikan. Akibatnya, bangunan tidak terawat dengan baik. Keadaan ini diperparah dengan adanya bencana erusi Gunung Kelud, 14 Februari 2014 lalu.
“Kami sedang meneliti bagian mana saja dari bangunan rusunawa yang rusak, karena sudah lama tidak difungsikan,” akunya.
Ada lima twin blok di Rusunawa Dandangan. Tetapi kini, baru dua saja yang sudah difungsikan yaitu, twin blok A dan B yang terletak di bagian utara. Satu twin blok terdiri dari 96 kamar, sehingga total kamar yang sudah siap dihuni sekitar 196 unit. Akan tetapi, dari masing-masing twin blok ini, dua diantaranya disisakan sebagai kamar emergency.
Eko Retno, anggota Komisi C DPRD Kota Kediri melihat, belum ada perubahan yang segnifikan dari pengelolaan rusunawa, paska resmi difungsikan. Dia melihat bangunan di sebelah barat, berbatasan langsung dengan jalur kereta api tampak sudah usang. Tidak banyak perubahan, maupun perawatan yang dilakukan oleh Pemkot Kediri maupun pengelola.
“Kebetulan saya sering melintasi rusunawa ketika naik kereta api. Saya melihat dari pinggi rel kereta api, belum terlihat adanya perubahan yang seginifikan. Kesannya seperti bangunan yang sudah usang karena lama tidak dimanfaatkan. Wajar, apabila di dalamnya banyak fasilitas yang kini rusak,” aku politisi perempuan PKS ini.
Diharapkan, pengelola rusunawa dituntut untuk segera bertindak. Sebab, kalangan DPRD telah menggedok usulan dana perawatan rusunawa tahun ini kurang lebih Rp 500 juta. Anggaran itu masih ditambah dengan penyediaan fasilitas pendukung. Diantaranya, pembangunan tempat ibadah, pembuatan taman, akses jalan, serta ruang terbuka hijau (RTH).
“Kami minta mimpi untuk mewujudkan fasilitas-fasilitas di rusunawa ini segera diwujudkan. Tentunya, kami butuh komitmen. Kepastian, kapan bisa terealisasikan. Kalau perlu, waktunya disepakati, apakah selesai dalam waktu satu bulan, dua bulan atau kapan?” tanya Hartingah, anggota Komisi C DPRD lainnya.
Kalangan dewan juga berharap, sejumlah fasilitas pendukung rusunawa ini memang sudah masuk dalam program kerja Dinas Perumahan Permukiman Prasarana Wilayah Kota Kediri. Dari sejumlah item pekerjaan tersebut, satu diantaranya harus melalui mekanisme pelelangan, karena nilai anggaranya lebih besar, yaitu, pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara item lainnya, dipastikan bakal terwujud lebih cepat, karena dikerjakan oleh rekanan dengan sistem penunjukan.
Sementara, berbeda dengan anggota Komisi C DPRD Kota Kediri lainnya, Mujiono, justru menyoroti perihal lembaga pendidikan di rusunawa. Dia mengusulkan, agar pemkot mendirikan fasilitas sekolah untuk pendidikan anak usia dini atau PAUD.
“Kalau sekolah dasar di sekitar Kelurahan Dandangan sudah ada, tetapi untuk PAUD-nya memang belum ada,” kata politisi Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Kediri ini.
Terpisah, anggota Komisi C DPRD lainnya, Yudi Ayubchan meminta pemkot tegas dalam membuat tata tertib sewa. Sebab, dirinya khawatir apabila ada pihak tertentu yang memanfaatkan sistem pengelolaan rumah susun ini. Sepertinya misalnya, seseorang yang berperan sebagai makelar. Dia menyewa, tetapi tidak untuk ditempati, melainkan disewakan kepada orang lain dengan harga lebih mahal.
“Bisa jadi, ada seseorang asli warga Kota Kediri yang berperan sebagai broker atau makelar. Dia menyewa rusunawa, bukan untuk ditempati. Tetapi, dia justru menyewakan kepada orang lain di luar Kota Kediri dengan harga tinggi. Oleh karena itu, bagaimana sistem pengelolaanya ini, apakah ada tata tertib disana. Jangan sampai warga Kota Kediri yang benar-benar membutuhkannya, justru kalah dengan mereka,” tuturnya.
Menurutnya, hal ini sangat logis, karena biaya sewa rusunawa terlebih rendah. Untuk penghuni di lantai dasar atau satu hanya dibebani biaya sewa 120 ribu per bulan. Sedangkan penghuni di lantai dua dan tiga cukup menyewa Rp 110 ribu per bulan, dan penghuni di lantai paling atas hanya Rp 100 ribu per bulan. Biaya sewa ini telah diputuskan dalam Peraturan Walikota Kediri. Namun, kalangan dewan mengaku, belum menerima perwali tersebut.
“Saya sempat bertanya kepada teman-teman kalangan DPRD, apakah sudah menerima perwali rusunawa? Ternyata jawabnya sama, mereka belum memiliki. Seharusnya ini yang paling penting, sebelum kita berbicara panjang lebar mengenai rusunawa. Karena aturan ini menjadi dasar pijakan kita untuk melakukan pengawasan. Oleh karena itu, kami berharap teman-teman dari SKPD terkait bisa segera memberikan,” desaknya.(bud)
