PETISI.CO
OPINI

Salah Langkah Pemerintah

Oleh: Najmah Rindu*

Pemerintah yang sejak awal lebih fokus pada sektor ekonomi dibanding kesehatan, membuat banyak kecemasan masyarakat dengan melihat eskalasi kurva kasus Covid-19 yang semakin tidak masuk akal.

Dua minggu terakhir mengalami penurunan kasus aktif dan kematian pun disebabkan karena menurunnya testing yang diadakan. Kali ini, masyarakat hanya bisa mengandalkan 5M dan juga menunggu vaksinasi.

Pasca mengikuti webinar yang diadakan HIMA Politik Universitas Airlangga pada Sabtu (20/02/2021), bertajuk “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Proyeksi Ekonomi dan Politik di Indonesia”, sebagai mahasiswa angkatan baru 2020, saya  merasa mendapat insight baru terkait problematika di tengah pandemi Covid-19 ini. Mengingat ruang diskursus dengan topik “pandemi covid-19” merupakan suatu bahasan yang perlu dikaji dan didiskusikan bersama.

Melihat pemerintah yang tampak tidak ada kepastian dan ketanggapan, membuat para mahasiswa seperti saya juga semakin tergerak untuk menorehkan pemikiran dan ide-ide guna mengkritik dan memberi saran sebagai angin segar untuk Indonesia yang lebih baik.

Seperti diketahui, pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini masih belum menemui titik aman. Apalagi, para pakar kesehatan sampai pengamat politik pun menilai pemerintah masih buruk dan kurang responsif dalam menangani Covid-19.  Masyarakat yang was-was masih digentayangi oleh tingginya eskalasi kasus Covid-19 ini.

Baca Juga :  Bantuan ke Terdampak Covid-19, Kepala BPBD Sumenep: Sudah Melakukan Refocusing dan Realokasi Anggaran  

Memang, penyebaran virus Covid-19 ini tergolong sangat cepat dan meluas. Pernyataan demikian juga disinggung Dr. M Atohilah Isfandiari, dr M. Kes. Sebagai pakar Epidemiologi FKM Unair, bahwasannya tingkat penularan Covid-19 lebih cepat dibanding SARS 2003 dan MERS 2015.

Untuk tingkat kematian SARS 2003 sekitar 30% jika untuk MERS 2015 sekitar 10%. Jauh lebih besar tingkat kematiannya dibanding SARS-Cov 2 yang menyebabkan Covid-19 ini. Menurutnya, vaksinasi belum cukup untuk mengatasi penyebaran virus. Namun, perlunya vaksinasi juga memberikan peluang bagi seseorang untuk kebal virus 3 kali lipat dibanding orang yang tidak melakukan vaksinasi.

Satu-satunya jalan yang dapat dengan murah dan mudah ditempuh yaitu dengan Gerakan 5M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi interaksi).

5M pada awal pandemik fungsinya hanya untuk menekan kurva agar tidak banyak orang yang terpapar dan tertular Covid-19 yang bisa-bisa melebihi kapasitas penanganan dan fasilitas layanan teknis.

Baca Juga :  Bantu Persediaan Darah di Tengah Covid-19, BHS Gelar Donor Darah

Namun sekarang ini, kita berada pada fase penyerangan, dimana dengan adanya vaksinasi diharap mampu mengendalikan penyebaran virus Covid-19 ini. Tetapi tak lupa dengan “pertahanan” 5M.

Faisal Basri, sebagai pengamat politik juga menambahkan, pemaparan dan proyeksi dari perspektif  politik juga ekonomi perihal dampak pandemi Covid-19.  Faisal Basri menyampaikan kegelisahannya mengenai kasus Covid-19 yang dari awal telah salah langkah.

Lebih baik dan seharusnya dari segi epidimologi penanganan ini diberikan pada ahlinya sejak awal, sehingga kemungkinan Indonesia dapat mengatasi penyebaran virus. Namun, pemerintah sendiri seolah-olah tidak mau mendengar tanggapan dari para ahli epidimologi hingga pada akhirnya terjadi situasi kritis seperti ini.

Kondisi kritis nyata Indonesia saat ini, dimana kasus Covid-19 naik, sedangkan ekonomi turun, tetapi pihak pemerintah dengan pasti inginnya kasus Covid-19 naik dengan ekonomi juga naik.

Statement seperti itu memanglah sulit, mengingat penanganan kita masih belum ada perkembangan yang signifikan. Jikalau ingin terjadi penurunan kasus aktif Covid-19, maka langkah utama yang diambil adalah memperbaiki dari sisi kesehatan terlebih dahulu, maka nantinya ekonomi akan naik kurva dengan sendirinya.

Baca Juga :  Penanggulan Covid-19, MPC PP Lamongan Distribusikan Masker dan Penyemprotan Disinfektan

Jikalau kondisi seperti ini terjadi secara masif dan terus-menerus akan berpotensi meningkatnya angka kemiskinan, penyimpangan dan social unrest (kerusuhan sosial) di Indonesia.

Maka dari itu, sebagai mahasiswa berintelektual dan juga merupakan ujung tombak pergerakan negara, kita harus bisa memberikan terobosan dan ide pembaharuan terkait problematika yang saat ini sedang dihadapi bersama.

Berempati saja tidak cukup mengatasi masalah kompleks ini. Dengan memberi jalan keluar, diharapkan mampu menitih dan meringankan beban pemerintah mengatasi permasalahan di situasi pandemi Covid-19 ini.

Salah satunya dengan UMKM yang bisa dijadikan solusi bersama untuk membantu meringankan ekonomi orang lain. Para mahasiswa diharapkan mampu memobilisasi seluruh mahasiswa bukan hanya di satu kampus, tetapi juga dapat menjadi inisiator bagi kampus lainnya untuk menjadikan UMKM bersama untuk membantu orang terdampak covid-19 memperbaiki urusan perekonomiannnya.(#)

*)penulis adalah mahasiswa Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga.

terkait

Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Krisis Moral Generasi Bangsa

redaksi

Pemuda di Pilkada Surabaya

redaksi

Pilkada Bondowoso : Dominasi dan Corak Politik Kultur

redaksi
Open

Close