JOMBANG, PETISI.CO – Rekruitmen 600 perangkat desa di Kabupaten Jombang Jawa Timur pada April 2017 ini menjadi hajatan yang dipelototi oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Kabupaten Jombang.
Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli Kabupaten Jombang, Kompol Hendriyana mengatakan, pihaknya melakukan pengawasan intensif pada pelaksanaan seleksi perangkat desa di Kabupaten Jombang.
Langkah itu untuk menjaga agar perekrutan 600 perangkat desa di seluruh kecamatan bisa bersih tanpa adanya pungutan liar.
Dikatakan, tim dari saber pungli yang sudah diturunkan untuk mengawasi proses rekruitmen perangkat desa adalah dari kelompok kerja intelejen.
Hal itu menyusul beredarnya informasi adanya tawar menawar untuk bisa terpilih sebagai perangkat desa.
Informasi yang berkembang, perekrutan perangkat desa pada berbagai posisi jabatan bernilai rupiah cukup tinggi. Posisi Sekretaris Desa, tarif yang berlaku antara Rp 300 juta hingga Rp. 400 juta.
Sedangkan pada posisi perangkat sebagai Kepala Urusan (Kaur), tarif yang berlaku antara Rp. 100 juta hingga Rp. 200 juta.
Munculnya kabar ‘jual beli’ kursi perangkat desa hingga bernilai ratusan juta rupiah tersebut berasal dari para calon perangkat desa yang merasa keberatan dengan adanya pungutan tak masuk akal agar tersebut.
“Kami sudah perintahkan pokja intelejen untuk lakukan penyelidikan terkait info tersebut,” ujar Kompol Hendriyana kepada petisi.co. Selasa (11/4/2017).
Menanggapi informasi tersebut, Kompol Hendriyana menandaskan pihaknya akan bekerja maksimal dan menjadikan proses perekrutan perangkat desa bebas dari praktek pungli.
“Semua kita lakukan sesuai dengan fakta hukum. Nanti Pokja pencegahan akan lakukan sosialisasi terkait tugas saber pungli,” bebernya.
Pada tahun ini terdapat 600 kursi jabatan perangkat desa yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Jombang yang lowong. Untuk mengisi kekosongan kursi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jombang bersama Pemerintah Desa berbagi tugas dalam melakukan perekrutan perangkat desa.
Berdasarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, Pemkab Jombang terlibat dalam tahapan pengisian bersama dengan panitia dari tingkat desa.
Pada tahap pendaftaran dan verifikasi bakal calon, kewenangan ada pada kepanitiaan ditingkat Desa. Setelah seluruh proses penyaringan dan penjaringan rampung ditingkat Desa, para calon perangkat desa selanjutnya mengikuti tes tulis yang rencananya dihelat secara serentak oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. (msi)
