SURABAYA, PETISI.CO – Komisi A DPRD Surabaya kembali menggelar hearing terkait pelaporan sejumlah warga Jalan Genteng Besar yang mengaku masih terdampak dari asap dagangan yang ditimbulkan oleh para pedagang kaki lima (PKL). Hearing tersebut juga dihadiri oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Satpol PP, Dinas Perdagangan dan beberapa PKL yang berjualan di jalan Genteng Besar.
Dari pantauan reporter Petisi.co di lokasi, suasana sempat agak memanas lantaran pihak warga atau pelapor beberapa kali memotong penjelasan yang diutarakan oleh ketua dan anggota Komisi A.
“Di hearing yang beberapa waktu lalu kan sudah dibahas dan sudah clear semua sama RT RW dan dinas lainnya. Warga dan PKL juga sudah menandatangani kesepakatan soal berjualan disana. Lah kok njenengan masih lapor?,” ungkap Pertiwi Ayu Khrisna, saat berlangsungnya hearing di ruangan Komisi A DPRD Surabaya, Senin (3/1/2022).
Ayu menyatakan, para PKL ini sendiri merupakan yang terdampak daripada peresmian Jalan Tunjungan Romansa. Akhirnya dengan persetujuan Pemkot Surabaya, DPRD, serta warga, PKL dapat berjualan di kawasan Jalan Genteng Besar.
“Kita juga tidak bisa semerta-merta memaksa pemkot untuk segera membangun sentra kuliner karena juga membutuhkan dana lagi,” ujarnya.
Selain itu, ia menjelaskan bahwasanya kondisi perekonomian di seluruh kota Surabaya ini masih harus dibangkitkan kembali setelah terhantam pandemi. Ayu juga menegaskan bahwa PKL ini sendiri juga telah mengalami kesulitan mencari nafkah dan tidak perlu dipermasalahkan lagi.
“Dari kesepakatan itu juga PKL itu patuh. Beberapa warga sana juga malah bersyukur dengan adanya PKL berjualan disana karena mereka jualannya terbantu,” kata Ayu.
Kendati demikian, apabila warga pelapor tersebut masih tidak terima dan masih merasa terdampak asap, Ayu mempersilahkan mereka untuk melaporkan kembali dengan membawa hasil visum kesehatan.
“Dia bisa membawa hasil visum soal dampak asapnya, terus kapan dia terdampak asapnya, sehingga kita bisa ambil langkah untuk kedepannya,” pungkas Ayu. (dwd)
