JAKARTA, PETISI.CO – Untuk mewujudkan pemerintah daerah yang baik dan akuntabel, seiring dengan era keterbukaan informasi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahaan yang baik, prinsip kehati-hatian mutlak diperlukan, baik oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kementerian/lembaga selaku pengguna anggaran, maupun mitra penyedia barang dan jasa.
Inilah salah satu dasar bagi Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) menggulirkan kembali kegiatan expo bertajuk Apkasi Procurement Network (APN) 2018 di Hotel Sahid Jaya Jakarta, Jumat (27/4/2018).
Ketua Bidang Keuangan Daerah Apkasi, Drs. Irwan, M. Si (Bupati Meranti) Provinsi Riau dalam sambutannya mewakili Ketua Umum Apkasi mengatakan, bahwa pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, merupakan bagian penting dari upaya untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Pengelolaan pengadaan tidak bisa lagi dilakukan dengan sekadarnya, tetapi harus ditangani dengan seksama.
“Keberhasilan proses pengadaan tidak hanya terkait dengan pelaksanaan proses pelelangan, tetapi juga bergantung pada perencanaan yang baik. Untuk itu, dalam rangka memperbaiki tata kelola pengadaan, maka proses perencanaan harus dikelola dengan baik. Untuk menyusun perencanaan pengadaan yang baik, maka harus dipahami tatacara dan strategi penyusunan rencana pengadaan sesuai dengan ketentuan,” jelas Irwan.
Irwan juga menegaskan Apkasi begitu concern akan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah ini, salah satunya karena kegiatan pengadaan barang/jasa ini mengandung resiko hukum.
“Oleh karena itu, kami berharap melalui kemitraan yang dibangun antara para pengguna, dalam hal ini pemerintah daerah, dan penyedia barang/jasa dapat terjalin baik, sehingga informasi terkait dengan produk yang dibutuhkan dapat secara utuh didapatkan,” papar Irwan.
Sementara Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), Eko Rinaldo yang memberikan sambutan mewakili Ketua LKPP mengaitkan semangat pengadaan barang/jasa pemerintah sebenarnya ada di dalam lagu kebangsaan Indonesia Raya.
“Di situ tertera kata-kata ‘bangunlah jiwanya, bangunlah badannya’ yang mana ini menunjukkan bahwa dalam konteks pengadaan, kalau sudah terbangun jiwanya maka tidak perlu ada lagi yang harus dikhawatirkan, jangan takut duluan. Karena prinsip pengadaan itu adalah value for money, artinya berapa nilai uang yang dikeluarkan untuk mendapatkan barang yang berkualitas. Saya tadi sempat berdiskusi dengan bapak-bapak bupati yang mana rata-rata di daerah itu kalau membeli barang yang penting harganya murah,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut Syaifuddin Ch Kay, Koordinator APN 2018, kegiatan APN ini hanya berlangsung sehari. Syaifuddin menjelaskan ada perusahaan-perusahaan mitra yang terdiri dari mulai sektor alat-alat kesehatan hingga teknologi dan informasi.
Kegiatan yang terselenggara untuk kali kedua ini, dihadiri oleh sekitar 300 tamu undangan yang terdiri dari kepala daerah (bupati atau wakil bupati), sekretaris daerah, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), ULP (Unit Layanan Pengadaan), BUMD, serta para pengguna anggaran lainnya.
Sementara itu Sekda Kuansing DR. Dianto Mampanini, SE MT yang ikut serta dalam kegiatan APN ini menambahkan bahwa kegiatan ini sangat bermanfaat bagi tim Pokja ULP pemerintah kabupaten termasuk juga Kabupaten Kuantan Singingi.
Menurut sekda setiap pengadaan barang dan jasa tersebut agar berjalan dengan baik dan benar harus dimulai dari perencanaan kebutuhan yang matang hingga diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa. Disamping itu, tim pokja ULP juga di dalam bekerja harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru.
Turut hadir bersama Sekda mengikuti APN ini Kabag Pembangunan Andri Yama Putra, S.Hut, M.Si, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DR. Rusli Rasul, Rahman Sutrisno mewakili Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.
Demikian disampaikan Dasmuri Putra Kasubbag Peliputan, Dokumentasi dan Publikasi Pemkab Kuansing kepada petisi.co Jumat (27/04/2018).(gus)
