SURABAYA, PETISI.CO – Salah satu kunci dalam masalah kepegawaian adalah adanya basis data yang akurat. Keakuratan data ini diperlukan agar proses kepegawaian berjalan efektif dan efisien. Untuk itu, Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM minta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) baik provinsi maupun kab/kota untuk memperbarui database yang dimiliki dengan memanfaatkan Teknologi Informasi/IT. Demikian disampaikannya saat membuka Rakor Kepegawaian se-Jatim di Hotel Harris Gubeng Surabaya, Senin (6/2/2017).
Sukardi mengatakan, pembaruan data pegawai ini tak hanya soal data pribadi, tapi juga reward dan punishment yang pernah ia terima. Hal ini penting terutama dalam melihat perjalanan karier yang bersangkutan. Baik untuk mutasi atau promosi. Untuk itu, ia minta database ini segera dilengkapi. “Enam bulan mulai dari sekarang database kepegawaian harus dilengkapi dan diserahkan ke provinsi,” ungkapnya.
Ia juga mengajak kab/kota untuk membuat database yang bagus. Sehingga nantinya database itu bisa di entry ke program secara online baik dengan provinsi maupun BKN. Ia mencontohkan, masalah kenaikan pangkat di provinsi sudah paperless dikarenakan adanya database ini. “Provinsi sudah melaksanakan hal ini, tapi kab/kota banyak yang kurang lengkap,” katanya.
Menurutnya, permasalahan kepegawaian saat ini memang sangat kompleks, mulai dari permasalahan kelengkapan dokumen kepegawaian, keakuratan pelayanan kelengkapan data, sampai dengan kualitas pegawai. Untuk itu mulai Tahun 2017 kegiatan pengelolaan kepegawaian harus sudah berbasis teknologi informasi sehingga dapat saling terintegrasi. “Kami juga akan terus melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan berbasis IT ini, apakah masih relevan dengan kebutuhan atau sudah harus di up-date,” katanya.
Ia mengatakan, proses sinkronisasi manajemen kepegawaian terintegrasi ini diharapkan menjadikan Jatim serta kab/kota se-Jatim menjadi pelopor di Indonesia. Syaratnya, pemprov Jatim beserta kab/kota harus menerapkan prinsip koordinasi, komunikasi dan integrasi.
Lebih lanjut menurutnya, Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur terpenting bagi kelangsungan hidup organisasi. Keberhasilan suatu organisasi untuk merealisasikan visi dan misi sangat ditentukan kinerja, etos kerja, kualitas SDM. Untuk itu, ASN dituntut memiliki semangat kerja, efisiensi dan efektifitas, serta etos kerja yang tinggi. Sehingga, menghasilkan kualitas pemerintahan dan produktifitas aparatur yang optimal.
Terkait pelaksanaan rakor, ia berharap dapat menghasilkan rumusan permasalahan di bidang kepegawaian, yang tentunya disertai dengan alternatif dan solusi terbaik. “Saya berharap saudara bisa saling berinteraksi dan berkomunikasi untuk saling meningkatkan kinerja,” katanya.
Sementara itu, Kepala BKD Provinsi Jatim, Siswo Heroetoto, SH, M.Hum, mengatakan bahwa pelaksanaan rakor ini sebagai langkah koordinasi dan sinkronisasi persamaan visi dan misi antara BKD Kab/Kota dengan BKD Provinsi. Langkah ini diperlukan agar ke depannya, program kab/kota sejalan dengan provinsi, sebagai bagian Jawa Timur secara utuh.
Siswo mengatakan, rakor ini juga dimaksudkan untuk melihat dan memetakan masalah kepegawaian di kab/kota. Salah satunya mengenai kebutuhan pegawai. “Manajemen kepegawaian ke depan harus berbasis teknologi informasi. Jadi penghitungan kebutuhan pegawai harus sesuai hasil SOTK sehingga ideal,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan BKN Award Mei mendatang, lanjut Siswo, masing-masing BKD kab/kota harus mempersiapkan inovasi-inovasi kepegawaian yang nantinya bisa dilombakan di tingkat nasional. “Banyak inovasi kita yang dijadikan pilot project nasional, salah satunya soal kenaikan pangkat. Tahun lalu kami juga dapat unggulan dalam soal taspen. Saya harap tahun ini kita bisa juara umum,” ungkapnya. Acara rakor ini dihadiri Kepala BKD kab/kota se-Jatim dan berlangsung selama dua hari, 5 – 6 Februari 2017. (hari/hms)
