Sekdaprov Pamerkan Capaian Layanan Publik Jatim di Maluku

oleh -51 Dilihat
oleh
Sekdaprov bersama Deputi Kemenpan RB dan narasumber pada acara seminar pelayanan publik.

MALUKU, PETISI.COSekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM memamerkan berbagai capaian layanan publik Jatim di Maluku. Bahkan, Jatim selalu meraih nominasi kompetisi yang dilakukan oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemepan RB).

“Kami selalu masuk TOP 99 kompetisi inovasi pelayanan publik tingkat nasional yang diadakan Kemenpan RB. Kami Capaian kompetisi pelayanan publik tahun 2014 pada TOP 99, Jatim meraih 17 inovasi, tahun 2015 meraih 18 inovasi dan tahun 2016 meraih 30 inovasi.

Sementara, untuk TOP 99 Jatim tahun 2014 memperoleh 3 inovasi, tahun 2015 pada TOP 25 diperoleh 8 Inovasi dan TOP 35 memperoleh 10 inovasi di tahun 2016,” ujarnya saat menjadi narasumber pada seminar inovasi pelayanan publik dalam rangkaian Hari Pers Nasional bertema ‘Inovasi Pelayanan Publik untuk Kebangkitan Maluku’ di Gedung Islamic Centre Kota Ambon, Provinsi Maluku, Rabu (8/2/2017).

Ia mengatakan, bahwa suatu daerah harus memiliki daya saing yang terbentuk jika pelayanan publik dilakukan secara prima. “Tidak mungkin suatu daerah akan maju dan berdaya saing jika semua serba sulit hingga menggurus perizinan. Kita akan memiliki daya saing, jika pelayanan publik kita prima dan bermanfaat bagi masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, banyak layanan publik unggulan yang telah dilahirkan di Jatim. Salah satunya Samsat drive thru, samsat corner, samsat paymen point, samsat keliling dan delivery. Tak hanya itu, Jatim juga memiliki Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T) sebagai upaya memberikan jawaban terhadap tuntutan kompetisi untuk menarik investasi PMDN/PMA.

Sukardi juga menjelaskan, Jatim memiliki inovasi unggulan lainnya seperti Underwater Restocking yang sangat tepat dilakukan di Provinsi Maluku dengan potensi perikanan yang luar biasa. Underwater Restocking tersebut merupakan metode penebaran benih ikan di dalam laut dengan cara ditebar ke dalaman laut yang ditenggelamkan ke dasar laut selama tiga bulan lamanya.

“Melalui inovasi tersebut hasil tangkapan ikan meningkat dan berukuran lebih besar. Jadi nelayan tradisional tidak perlu lagi menangkap ikan ke perairan yang jauh beribu-ribu mil jauhnya dari daratan sehingga bisa menghemat biaya,” imbuhnya yang disambut peserta yang mayoritas adalah warga Ambon berprofesi sebagai nelayan.

Pemprov Jatim berupaya terus meningkatkan layanan publik dengan cara rutin menggelar pameran pelayanan publik yang diadakan setiap dua tahun hingga mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan setiap tahun. “Kami juga menyediakan desk evaluasi inovasi pelayanan publik agar setiap masyarakat bisa menyampaikan berbagai keluhan melalui ruang publik yang ada,” ungkapnya.

Sekdaprov Jatim menyatakan, keberhasilan dari pelayanan publik haruslah membutuhkan komitmen dan ketegasan dari kepala daerah hingga perangkat daerah yang ada. Bahkan, Pemprov Jatim juga berupaya untuk memberikan reward and punishment dengan dukungan kualitas SDM yang memadai. Peningkatan inovasi pelayanna publik juga harus didukung oleh sarana prasarana menggunakan system atau IT.

“Kunci untuk mencapai keberhasilan adalah komitmen dan ketegasan dari kepala daerah bersama perangkat daerah yang ada. Jangan sampai, keterbatasan anggaran menghalangi langkah kita dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur dalam arahannya mengatakan, hasil dari reformasi birokrasi saat ini menghasilkan perubahan dari bentuk pelayanan publik yang sangat luar biasa.

Pelayanan publik yang ada saat ini membutuhkan pembaharuan dan inovasi dari bentuk pelayanan publik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi pelayanan publik harus dapat memberikan terobosan guna melakukan percepatan dan lompatan pelayanan publik.

Sesuai arahan Presiden, birokrasi ke depan harus bekerja berdasarkan target money folow program, artinya anggaran yang dialokasikan untuk program prioritas yang ditentukan bersama.

Dihadapan ribuan undangan yang hadir Menpan menuturkan, bahwa pelayanan publik yang dihasilkan oleh pemerintah harus hadir 24 jam dan bisa dinikmati oleh masyarakat. “Saya akan merencanakan, nantinya akan ada Mall pelayanan publik, dimana nantinya akan diisi layanan publik yang terkoneksi dengan system, sehingga masyarakat bisa mengetahui layanan publik apa saja yang bisa di manfaatkan,” pungkasnya. (hari/hms)