SIDOARJO, PETISI.CO – Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali meninjau pembelajaran luring/tatap muka di sekolahan Madrasah Ibtidaiyah Muslimat Nahdlatul Ulama (MIMNU) yang berada di Kelurahan Pucang, Kec/Kab Sidoarjo
Kepala Sekolah MIMNU Pucang, M. Hamim Tohari mengatakan, PTM dilakukan berdasarkan permintaan dari wali murid, mengingat mata pelajaran (Mapel) di MIMNU mayoritas menggunakan Bahasa Inggris sehingga wali murid merasa kesulitan.
“Kami tidak pernah memaksa wali murid untuk masuk. Ada titik jenuh dari wali murid karena semua mapel di MIMNU Pucang mulai dari kelas 1 menggunakan Bahasa Inggris jadi, wali murid merasa kesulitan,” tutur Hamim, Jumat (27/08/2021).
Masih dikatakan Hamim, PTM di MIMNU Pucang diawali dari kelas 1. Nantinya, secara bertahap akan dilanjutkan dengan kelas 2 dan 3 dengan kapasitas 50 persen. Setelah evaluasi, Minu Pucang akan melaksanakan PTM hingga kelas 6 secara bergiliran dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
“Total siswa kami ada 1.200. Sedangkan yang masuk hari ini hanya 170 siswa mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Semua tenaga pendidik juga sudah divaksin,” ujarnya di lokasi sekolah.
Untuk menghindari kerumunan ketika PTM, Hamim menjelaskan, pihaknya sudah membentuk tim satgas Covid-19 yang terdiri dari siswa maupun tenaga pendidik untuk mencegah terjadinya kerumunan.
“Antusias wali murid luar biasa. Durasi PTM masuk pukul 07.00 pulang pukul 11.00, sedangkan yang masuk pukul 08.00 pulang pukul 12.00. Untuk menghindari kerumunan saat menjemput dan mengantarkan siswa,” tutup Hamim.
Sementara itu Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali mengatakan bahwa, kebijakan pertemuan tatap muka ini, berdasarkan Immendagri No 35 tahun 2021, serta hasil rapat dengar pendapat antara Mendikbud dengan DPR RI, bahwa sekolah di daerah dengan status PPKM level 1 – 3 bisa menggelar pertemuan tatap muka dengan beberapa ketentuan.
Meski demikian, Gus Muhdlor juga mengimbau agar masing-masing instansi sekolah harus melihat perkembangan dan bersiap-siap jika nantinya ada edaran lagi untuk pembelajaran daring.
“Karena memang ada kebijakan dari Presiden,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Muhdlor mengatakan, bila di lapangan ada wali murid yang tidak berkenan anaknya untuk sekolah tatap muka, maka sekolah akan memfasilitasi untuk kelas daring.
“Jika anaknya tidak diijinkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka, kita imbau jangan memaksa dan mengajak siswa lain untuk tidak mengikuti pembelajaran tatap muka juga,” harap Muhdlor. (try)
