BONDOWOSO, PETISI.CO – Sedikitnya 80 orang dari 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperingati hari Anti Korupsi, 10 Desember 2018. Mereka turun jalan, menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Bondowoso.
Sebelas LSM yang bergabung, diantaranya, AKP, Lhasbira, Teropong, Lentera Bangsa, GPRI, BPR RI, Libas, GMPK, Raung Center dan Jas Merah.
Dalam orasinya, Ilham selaku korlap aksi mengatakan penegakan supermasi hukum seharusnya memberikan kepastian hukum keamanan, kenyamanan dan keadilan bukan sebaliknya. Aparat penegak hukum harus menjalankan amanat rakyat, amanah konstitusi dalam menegakkan hukum secara benar, jujur adil dan transparan.
“Ingat, jabatan Yudikatif itu diambil sumpahnya. Jika anda menjalankan tugas-tugas tidak sesuai amanat, maka hukumnya haram. Saya ungkapkan, bahwa Kejaksaan di Bondowoso, dalam menangani kasus dugaan korupsi, mandul dan masuk angin. Jangan sampai masyarakat turun tangan karena merasa tidak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum Kita tidak ingin masyarakat dan negeri ini hancur gara-gara aparat karena melindungi orang-orang yang salah,” ungkapnya, Senin (10/12/2018) di depan gedung Kejari Bondowoso.
Ilham, meminta keseriusan kejaksaan dalam upaya melakukan pencegahan serta penyelamatan kebocoran-kebocoran keuangan negara akibat para koruptor.
“Mengacu pada UUD no 16 tahun 2004 tentang kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum di tuntut untuk lebih berperan aktif dalam penegakan supremasi hukum serta pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme (KKN),” katanya.
Untuk itu, LSM yang bergabung dengan membentuk Forum Ormas, LSM dan Wartawan, yang menggelar unjuk rasa mengajukan 6 tuntutan kepada Kejari Bondowoso.
Sementara itu, tuntutan para aksi agar Kejaksaan mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Grujugan Kidul, Kecamatan Grujugan dan Desa Leprak, Kecamatan Klabang, dari semua titik lokasi yang telah menelan anggaran milyaran rupiah, tahun anggaran 2017.
Dua, Dana Bantuan Sosial (Bansos) dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, pada tahun 2017 untuk pembelian ternak sapi, dikorupsi oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas). Tiga, Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) terhadap oknum PNS Diskoperindag. Empat, petugas Saber Pungli tidak pro rakyat.
Sementara Kejari Bondowoso, Taufik Hidayat, menanggapi aksi tersebut mengatakan jika dirinya sudah bersikap profesional dalam menagani kasus. Dan jika ada masalah segera laporkan ke Kejari pasti di proses secara hukum.
“Kami akan menindak lanjuti terkait tuntutan yang di sampaikan LSM tersebut. Kami sudah secara profesional dalam bekerja dan siapapun pelakunya akan kita tindak apa bila melanggar hukum,” tegasnya.
Hasil pantauan petisi co, para unjuk rasa, membawa keranda mayat dan dibakar di depan pintu gerbang gedung Kejari Bondowoso. Terlihat juga, puluhan petugas dari kepolisian setempat, dikerahkan untuk menjaga keamanan pada para aksi tersebut. (latif)
