PETISI.CO
Kunker Komisi D DPRD Bojonegoro di DPRD Kabupaten Blitar.
PERISTIWA

Sharing Masalah Pembangunan Daerah, Komisi D DPRD Bojonegoro Kunker di DPRD Kabupaten Blitar

BLITAR, PETISI.CO – Komsi D DPRD Kabupaten Bojonegoro bidang Pembangunan melaksanakan kunjungan ker ke DPRD Kabupaten Blitar, Senin (14/09). Kunjungan kerja diterima pimpinan dan anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.

Ketua Komisi D Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menyampaikan kujungan kerja siang itu dilaksanakan dalam rangka sharing tentang tupoksi komisi yaitu Bidang Pembangunan. Dimana di Kabupaten Bojonegoro yang menjadi persoalan, untuk rekanan yang mengerjakan proyek banyak yang berasal dari luar Kabupaten Bojonegroro.

“Kami berharap bisa sharing terkait dengan pembangunan yang ada di Kabupaten Blitar, agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Bojonegoro lebih baik,” kata Politisi PKB ini.

Baca Juga :  Progres Pembangunan Kabupaten Kuansing untuk Menyejahterakan Masyarakat

Dalam kesempatan yang sama Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Panoto menyampaikan berterima kasih atas kunjungan dari DPRD Bojonegoro. Dimana kedua parlemen bisa saling bertukar informasi yang bisa bermanfaat untuk pembangunan di masing-masing daerahnya.

“Mmemang dengan adanya pandemi Covid-19, anggaran untuk bidang pembangunan melalui mitra kerja Dinas PURP tidak terlalu banyak pembangunan yang di laksanakan sesuai rencana, karena anggarannya di alihkan untuk penanganan Covid-19,” kata Panoto.

Lebih lanjut Panoto dalam sambutannya menyampaikan terima kasih atas kehadiran dari bapak ibu anggota Dewan Bojonegoro. “Untuk pembangunan di Kabupaten Blitar sendiri, anggaran untuk bidang pembangunan melalui Dinas PUPR mengalami refocusing,” tambah politisi PKB tersebut.

Baca Juga :  Pemkab Bondowoso Pinta Tujuh Perbankan Gunakan Dana CSR untuk Pembangunan MCK di Ponpes

Sedangkan Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Ansori Baedlowi menyampaikan, hal yang menjadi persoalan pembangunan di Kabupaten Blitar terutama jalan terkait dengan adanya SK Bupati tentang penetapan status jalan. Dimana jalan di desa yang harusnya di bangun melalui anggaran desa, namun dalam SK Bupati ditetapkan jalan kabupaten sehingga kewenangan kabupaten untuk membangunan.

“Kami berharap Bupati untuk saling berkoordinasi dengan pemerintah dan masyarakat desa agar penetapan status jalan dalam SK tidak menimbulkan permasalahan sehingga pembangunan cepat berlangsung,” ungkap Ansori.

Baca Juga :  Kesiapan Pengamanan Pilkada Tahun 2020, Wakapolda Jatim Kunker ke Polres Gresik

Ketua Komisi D Kabupaten Bojonegoro, Abdullah Umar, menyampaikan ucapan terimakasih atas sambutan baik dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar sudah bersedia untuk kita kunjungi dalam sharing season terkait bidang pembangunan. “Untuk di Kabupaten Bojonegoro Status jalan dari tingkat desa ke Kabupaten ditarget tahun 2021 tuntas dengan bantuan dari Bupati yang di berikan kepada Kepala desa untuk dialokasikan dalam pembangunan jalan desa,” ungkapnya.

Kujungan kerja siang itu diakhiri dengan tukar menukar cindera mata dari DPRD Kabupaten Bojonegoro kepada DPRD kabupaten Blitar. (min)

terkait

Menangkan Jokowi-Ma’ruf, Gus Ipul Diharapkan Gabung Relawan Bravo-5

redaksi

RSD. Dr. Soebandi Jember Rawat Tiga Orang Berstatus PDP  

redaksi

Polres Sinjai Amankan Sidang Kasus Pembakaran Rumah  

redaksi