Surabaya, petisi.co – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima kunjungan kerja dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI pada Selasa, (10/9/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pelaksanaan Smart City di Surabaya, termasuk komitmen dan tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.
Dalam kunjungan tersebut, tim Kemenko Polhukam disambut oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro. Hebi menjelaskan bahwa salah satu fokus utama kunjungan adalah mempelajari operasional Call Center (CC) 112 di Surabaya, yang rencananya akan diadaptasi untuk sistem kedaruratan di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Di IKN nanti akan ada sistem seperti 911 untuk menangani situasi darurat. Mereka sangat terkesan dengan sistem di Surabaya karena melihat kolaborasi antar organisasi perangkat daerah (OPD) yang sangat baik,” ujar Hebi pada Kamis, 12 September 2024.
Hebi mengungkapkan bahwa alasan utama Kemenko Polhukam memilih Surabaya sebagai tujuan kunjungan adalah karena CC 112 di Surabaya memiliki waktu respon darurat kurang dari 7 menit, yang merupakan salah satu yang tercepat di Indonesia. “Mereka akan menerapkan sistem ini di IKN,” tambahnya.
Selain itu, CC 112 Surabaya memiliki kemampuan mendeteksi pelaku kriminal dan daftar pencarian orang (DPO) melalui jaringan CCTV. Saat ini, sekitar 2.200 unit CCTV terhubung dengan sistem tersebut. Pemkot Surabaya juga memiliki program kelurahan tanggap bencana yang tersebar di seluruh kecamatan.
Hebi menjelaskan bahwa beberapa langkah mitigasi yang diadopsi dari Surabaya untuk diterapkan di IKN, antara lain mencakup keselamatan di lingkungan istana presiden dan area pemerintahan di IKN, guna mengantisipasi aktivitas yang mencurigakan.
Dalam diskusi dengan Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, Hebi juga memberikan saran terkait jalur evakuasi kota. Tujuan dari jalur ini adalah untuk memberi panduan arah kepada warga jika terjadi bencana di IKN.
“Jika ada gempa atau bencana lainnya, jalur ini akan memberikan petunjuk arah yang aman bagi warga, dan bahkan memberikan peringatan jika mereka mendekati area berbahaya,” jelasnya.
Selama kunjungan, rombongan Kemenko Polhukam diajak untuk melihat langsung operasional CC 112 di Gedung Siola. Hebi juga menambahkan bahwa meskipun CC 112 sudah memiliki banyak keunggulan, masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana, termasuk jaringan, peralatan komputer, serta sistem peringatan dini untuk gempa bumi.
“Peralatan yang ada saat ini sudah digunakan sejak 2016, sehingga perlu diperbarui. Kami juga berencana menambahkan layanan WhatsApp (WA) bisnis untuk CC 112, sebagai alternatif jika sistem utama tidak dapat terkoneksi,” tutup Hebi. (dvd)
