Slintutan, Diskominfo Sidoarjo Ajak 55 Wartawan Nglencer ke Bali

oleh -74 Dilihat
oleh
Kusdianto dan Evi Rupitasari dalam sebuah kesempatan
-->

Pakai Uang Rakyat, tak Transparan

SIDOARJO, PETISI.CO – Tanpa direncanakan sebelumnya, tapi realisasi kegiatan satu ini terkesan dipaksakan dan tidak transparan.

Kegiatan itu nglencer ke Bali yang dikemas studi komparatif Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Sidoarjo, dengan melibatkan 55 wartawan selama dua hari, Kamis – Jumat (15 – 16/11/2018) patut dipertanyakan.

Pasalnya, kegiatan tersebut disinyalir tanpa adanya perencanaan, tapi dipaksakan pelaksanaannya. Hal itu bisa dilihat di laman Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP). Di laman ini tidak ditemukan pos kegiatan studi komparatif Diskominfo dan alokasi anggarannya. Singkatnya, kegiatan ini masuk pos apa dan berapa anggarannya?

“Maaf, kegiatan tersebut yang jelas menggunakan dana APBD 2018,” kata Kasi MK2P Diskominfo, Kusdianto pada Petisi.co, Kamis (1/11/2018) lalu.

Setali tiga uang, tak jauh beda sikap Kabid PKIP Diskominfo, Evi Rupitasari, saat ditanya sumber dana dan berapa besar anggaran yang diperuntukkan kegiatan nglencer ke Bali itu, dia lebih memilih diam.

Kejanggalan lain, semestinya wartawan yang diajak studi komparatif ke Kabupaten Karangasem, Bali itu, mereka yang mumpuni. Dalam artian, benar-benar wartawan yang bisa menulis berita. Bukan sekedar mengaku wartawan, tapi tidak memiliki kemampuan jurnalistik.

Lebih parahnya lagi, pantauan Petisi.co, ketika memilih dan memilah wartawan yang dianggap layak diikutsertakan kegiatan tersebut, termasuk apa kriterianya tidak jelas.

Begitu pula, cara mengajak wartawan untuk ikut kegiatan itu pun dilakukan secara diam-diam. Termasuk, ke Bandara Juanda, wartawan diperintah berangkat sendiri-sendiri ke sana menjelang subuh.

Ditilik ke belakang, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah pernah menyerahkan bendera hitam pada Diskominfo saat agenda “Expose Monitoring dan Evaluasi Kinerja” di Pendapa Wibawa pada 12 Maret 2018 silam.

“Bendera hitam pertanda kinerja Diskominfo selama itu buruk, tapi kenapa hingga kini belum juga bisa berubah? “tanya Hadi Martono dari LSM PARI Jakarta Korwil Jatim, Kamis (15/11/2028).(wachid)

No More Posts Available.

No more pages to load.