MEDAN, PETISI.COM – Salah satu permasalahan serius yang terjadi saat ini yakni tidak sinkronnya konsep pemerintahan dan moneter. Di satu sisi, konsep pemerintahan dengan Nawacitanya, yaitu negara harus hadir, sementara di sisi lain konsep moneternya sangat liberal. Apabila ini dibiarkan terus, permasalahan kemiskinan negara ini tidak akan selesai.
“Sebagai contoh, di Jatim ada 49 triliun rupiah dana pihak ketiga di perbankan, tetapi lending kredit ke petani hanya 2,87 persen. Sementara itu sebanyak 36,49 persen orang bekerja di sektor pertanian,” ucap Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo pada acara Rapat Pengurus Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Santika Premiere Dyandra Medan, Sumatera Utara, Rabu (20/9).
Di saat yang sama, lanjut Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim, suku bunga perbankan untuk UMKM sebesar 18-24 persen akan tetapi suku bunga untuk perusahaan sebesar 13 persen. Hal tersebut menunjukkan yang tidak efisien justru mendapat bunga lebih tinggi.
Untuk itu, salah satu solusi yang harus diperhatikan adalah memberikan suku bunga murah bagi petani dan UMKM.
Dengan demikian, Pakde Karwo mengingatkan permasalahan pokok tentang konsep pemerintahan dan moneter tadi harus diperhatikan dengan serius. Jika tidak, maka nawacita tidak akan ketemu. Di satu pihak negara harus hadir, akan tetapi dananya berhenti di situ.
Pakde Karwo mengatakan, selain memberikan kredit bagi petani, sektor off farm harus didorong menjadi on farm. Bila hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan ada nilai tambah bagi petani.
“Tahun lalu inflasi pedesaan lebih tinggi dari perkotaan, karena beras premium sudah masuk di minimarket, jadi petani sendiri menjadi konsumen,” katanya.
Ditambahkannya, untuk mengatasi masalah anggaran yang cenderung stagnan dan ketidakpastian alokasi dana pemerintah ke daerah, Pemprov Jatim menjadikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di SKPD Pemprov menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Sebagai contoh, SMK Pariwisata yang memiliki hotel bila dikelola sendiri maka pendapatannya akan menjadi tambahan remunerasi.
“Langkah tersebut menjadikan lembaga menjadi lebih mandiri,” terangnya.
Sementara itu Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Sulawesi Selatan, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo mengatakan, APPSI menjadi lembaga yang mengkoordinasi pikiran seluruh gubernur sebagai second opinion struktur formal pemerintahan, dan menjadi wadah dalam menemukan konsepsi dan pikiran yang selama ini dikembangkan pemerintah. Hasil pertemuan ini akan dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah pusat, dan akan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
Syahrul mengatakan, salah satu fokus yang dibahas dalam pertemuan kali ini adalah mengenai kemiskinan. Dimana masalah kemiskinan di desa meningkat cukup banyak. Untuk itu, ia mengusulkan agar keberadaan dana desa sebanyak 1 milyar rupiah tiap desa harus dikelola dengan baik, bukan hanya sekedar pembangunan fisik semata. Hal ini dikarenakan inti kemiskinan adalah kekurangan pendapatan.
“Menemukan inti kemiskinan salah satunya dengan membuat mapping, kita harus tahu substansi kemiskinan. Sebagai contoh, dana desa bisa dirumuskan dengan baik menjadi hal-hal produktif di desa, jangan hanya program utama tapi juga pengembangan sektor pertanian,” katanya.
Ditambahkan, pada awal 2018 direncanakan APPSI akan mengadakan rakernas. Sebelum pelaksanaan rakernas tersebut, akan dilaksanakan berbagai pertemuan dan rapat pengurus diantaranya di Sumatera Selatan pada Oktober 2017 dan Jatim pada bulan November 2017. Pertemuan di Jatim sendiri nantinya akan membahas mengenai berbagai masalah seperti ketimpangan anggaran dan keuangan daerah, serta aspek sosial dan normalisasi anggaran. Selain itu akan dibahas pula mengenai kerjasama dengan BUMN dan BUMD.
“Persiapan MoU akan disiapkan, jadi akan didata misal Jatim dan Jabar punya beras, daerah mana yang masih kekurangan yang harus dibantu,” terangnya.
Pertemuan APPSI di Medan sendiri membahas mengenai pengentasan kemiskinan di tingkat provinsi yang mengambil tema “Strategi Pengentasan Kemiskinan Dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah”.
Turut hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola, Wagub Riau Wan Thamrin, Wagub Maluku Zeth Sahuburua, dan Wagub NTT Benny A. Litelnoni. (cah/dewi)
